Dibalik Pengerahan Pasukan AS di Darwin, Australia

Oleh : ANTON DH NUGRAHANTO

Ada sinyalemen beberapa tokoh politik di Indonesia mulai menjadikan dokumen-dokumen kontrak Bung Karno tahun 1960 terhadap sektor migas sebagai materi UU Migas yang baru pada perseteruan politik menjelang Kampanye Pemilu 2012.

Beberapa tokoh politik penting bahkan akan menjadikan isu UU Migas berkedaulatan dengan role model Venezuela sebagai kampanye politiknya. Tindakan ini belum mencuat ke publik karena beberapa tokoh ini sedang melakukan negosiasi politik dengan berbagai pihak untuk mendukung aksi gagasan politik Bung Karno terhadap UU Migas.

Mereka menyebut ini dengan kode politik : "Sukarno Operation". Beberapa penggede politik yang berasal dari Partai Konservatif juga mulai banyak menyetujui ide agresif UU Migas yang baru.

Munculnya isu 'Sukarno Operation' membuat Amerika Serikat berkeputusan memperkuat pangkalan militernya di Darwin, Australia, alasannya adalah 'sengketa dengan RRC' tapi yang tidak banyak orang tau, bahwa kehadiran pasukan Marinir AS adalah bagian dari antisipasi perkembangan politik di Indonesia.

Menurut hitung-hitungan mereka, di tahun 2014, tokoh politik lama 60% sudah menghilang, tokoh politik lama ini terdiri dari orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan Amerika Serikat, memiliki koneksi langsung dengan Washington dan sangat Amerika Sentris. Sementara di lain pihak mulai muncul generasi muda politik baru yang mulai mengakar, menyusul hancurnya sistem politik muda bentukan partai besar yang korup. Generasi muda korup ini dicemooh dan tidak mendapatkan tempat di kalangan aktivis, walaupun mungkin di kalangan rakyat masih banyak pendukungnya.

Menurut data pula, pada Pemilu 2014 tidak lagi diramaikan artis-artis televisi yang dungu secara politik dan tidak mengerti ilmu sejarah, geopolitik, Hukum dan Tata Negara. Pada Pemilu 2014 mulai muncul generasi baru yang paham ilmu politik, sejarah, geopolitik dan ilmu yang mendukung bernegara secara agresif dan konstitusional. Kelompok ini rata-rata bergaris kiri, militan dan berpaham dasar sosialis.

Kelompok ini akan serius profesional di bidang politik. Penguasaan modal yang sejak tahun 2000-an dikuasai penerus Orde Baru lewat akuisisi perusahaan murah jaman BPPN dulu, dan kini jadi pengusaha mapan, mulai dibidik lewat ancaman nasionalisasi dan gebukan pajak oleh kelompok kiri.

Kelompok kiri yang awalnya tidak memiliki pendanaan politik, mulai mendapatkan pendanaan lewat gerakan rakyat diam-diam, dan beberapa penggede partai yang awalnya sangat kanan, juga diam-diam mulai beralih ke kiri. Beberapa partai besar bahkan mulai memasukkan anggaran dasar rumah tangga mereka menjadi warna kiri dengan sentrum yang mengacu Pasal 33 UUD 1945.

Gerakan infiltrasi kiri dan sosialisme inilah yang amat mengancam kepentingan asing, gerakan ini akan meledak dan menjadi trend di tahun 2016. Sementara kelompok konglomerasi dan neoliberal semakin terpojok posisinya karena tak mampu merembes di kalangan rakyat. Kelompok lama yang dulu begitu menguasai peta politik Indonesia selama lebih dari 50 tahun, mulai terkikis dan mengarahkan seluruh daya kekuatan politiknya untuk ikut-ikutan ke kiri.

Kelompok muda Kiri ini punya hubungan langsung ke Venezuela, Cina dan Rusia juga punya basis massa yang kuat. Kegiatan mereka amat teratur, terorganisir dan bakal mengagetkan banyak pihak. Acuan politik mereka adalah Sukarnoisme. Apabila sepuluh tahun sebelumnya mereka sangat gandrung dengan Stalin, dengan Lenin, dengan Mao, mereka mengacu pada pemikiran Gramsci atau Trotsky, kini mereka sangat hapal dan lihai menjadikan alat Sukarnoisme dan Tan Malaka sebagai bentuk paling material perjuangan politik mereka.

Kelompok ini sangat militan dan menjadikan hukum-hukum revolusi Sukarno sebagai doktrin baku, total dan harga mati. Perjuangan mereka adalah menasionalisasi sumber-sumber daya alam ke dalam struktur negara, basis argumentasi mereka adalah Pasal 33 UUD 1945.

Mereka tidak takut dengan perang melawan AS, mereka adalah generasi muda baru yang tercerahkan. Jaringan politik mereka merangkai ke seluruh lini partai politik dan ormas mulai dari sekuler sampai agama, tapi sampai sekarang mereka tidak terbaca kekuatannya.

Pemerintahan Amerika Serikat sangat takut dengan kekuatan ini, mereka sudah mengantisipasi jangan sampai Indonesia jadi 'Bolivia kedua' suatu negara satelit AS yang kemudian terpengaruh paham Chavezian. Adanya pangkalan militer di Darwin bagi kelompok muda ini juga menyalahi aturan KIAPMA, KIAPMA adalah nama Konferensi yang pernah digelar Bung Karno, sebagai bentuk Konferensi Internasional Anti Pangkalan Militer Asing.

Bersiaplah Indoenesia memasuki jaman politik baru yang keras, sebuah fase paling genting dari Demokrasi Liberal. (*)