Tolak RPP B3 dan Dumping

Jakarta, Parahyangan Post - Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merombak total substansi Rancangan Peraturan Pemerintah Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Dumping (RPP B3-LB3-Dumping) sebelum ditandatangani. Melalui RPP tersebut pemerintah terlihat sedang berupaya melindungi kejahatan pencemaran lingkungan dengan melegalisasi pembuangan limbah ke laut.

Sedikitnya terdapat lima alasan mendasar untuk menolak Rancangan Peraturan Pemerintah Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Dumping. 

Menurut kajian KIARA, lima alasan tersebut di antaranya: pertama, pada Pasal 4 ayat (1) huruf b, disebutkan adanya Bahan Berbahaya Beracun (B3) hasil dari kegiatan industri ekstraktif seperti pertambangan serta minyak dan gas bumi dikecualikan untuk diatur melalui RPP ini. Padahal limbah B3 dari aktivitas pertambangan  berdampak besar terhadap lingkungan perairan dan manusia. Ini bisa dilihat buktinya di Teluk Buyat yang dicemari oleh PT.Newmont Minahasa Raya.

Kedua, dalam Pasal 42 ayat (1), pemerintah seolah tidak berkeinginan untuk menghentikan perilaku industri dalam menggunakan ataupun menghasilkan limbah B3. Hal ini ditandai dengan keputusan untuk pengurangan/pembatasan mengeluarkan limbah B3 oleh industri cukup dilakukan secara sukarela bukan sebuah keharusan.

Ketiga, melalui Pasal 79, diperbolehkan pembuangan tailing ke laut (dumping). Bahkan, limbah tailing dari kegiatan pertambangan mineral, minyak dan gas bumi dianggap sebagai limbah khusus, untuk mendapat ijin. Ironinya, RPP tersebut tidak memberikan perhatian terhadap kandungan tailing, seperti logam berat yang berpotensi merusak ekosistem dan kehidupan manusia. 

Keempat, Pasal 94 menyebutkan, izin dumping limbah dapat diberikan kepada kegiatan yang menghasilkan limbah: (a) yang berasal dari kegiatan di laut; (b) limbah yang tidak dapat dilakukan pengelolaan di darat berdasarkan pertimbangan lingkungan hidup, teknis dan ekonomi.

Dumping tailing sangat berbahaya bagi kelangsungan ekosistem perairan dan rantai makanan, baik di kolom air maupun di dasar laut. Praktis RPP B3-LB3 melanggar azas-azas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, utamanya azas kelestarian dan keberlanjutan, azas keserasian dan keseimbangan, azas kehati-hatian dan azas keanekaragaman hayati.

Kelima, RPP tersebut tidak mengakomodasi semangat Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982) yang telah diratifikasi melalui UU No. 17 Tahun 1985. Di mana dalam Pasal 194 ayat (1) UNCLOS 1982, ditegaskan bahwa setiap negara penandatangan konvensi melakukan langkah penting untuk mencegah, mengurangi, dan mengontrol pencemaran lingkungan laut  dari segala bentuk sumber pencemaran.

Pesanan pasal oleh korporasi berakibat bahaya pada lingkungan dan keselamatan publik juga tampak dalam pasal penghapusan status limbah B3 (delisting) bagi banyak Bahan Berbahaya dan Beracun saat ini. Dengan demikian, perusahaan penghasil limbah B3 makin leluasa membuang limbahnya tanpa pengawasan ketat. Seperti terjadi di Desa Mulyasejati, Kerawang, Jabar. Sebuah perusahaan pengelola limbah B3, PT.TJS melakukan penimbunan limbah B3 di lubang bekas galian C di lahan seluas 4 Ha. Penimbunan ini berjarak dekat dengan penduduk yang gunakan air sumur dan persawahan. Sampai saat ini, proses pidana lingkungan hidup atas perusahaan penimbunan limbah yang bisa sebabkan kanker atau kelainan janin ini,  mandek di KLH dan Polda Jabar.

Sudah semestinya praktik dumping tidak boleh dilindungi oleh instrumen negara, termasuk RPP B3-LB3-Dumping. * (ratman)

Perlunya Kembali Ke Jatidiri Bangsa dan UUD 1945

Jakarta,Parahyangan Post  – Dewan Harian Nasional Badan Paguyuban Kejuangan 45, tidak mengakui UUD  hasil amandemen Tahun 2002, demikian dikatakan Ketua DHN Badan Pembudayaan Kejuangan 45, Jend (Purn) Tyasno Sudarso,disela-sela konfrensi pers di Gedung Juang, Jakarta, Sabtu (17/03).

Hal ini lanjut Tyasno, UUD hasil amandemen tahun 2002 dilakukan bukan atas kehendak rakyat, tetapi lebih karena ambisi segelintir orang, demi untuk memenuhi pesanan asing. Secara subtansi dan semangat UUD hasil amanedemen tahun 2002, telah menyimpang dan merubah system UUD 1945 dengan mengubah kejelasannya.  Untuk itu DHN 45 mengajak kepada seluruh elemen bangsa Indonesia untuk mengfungsikan kembali UUD 1945 yang asli adalah satu-satunya solusi untuk menanggulangi krisis Nasional.

Dalam kesempatan itu Jend (Purn) Tyasno Sudarso yang didampingi oleh Sekjen DHN Badan Pembudayaan Kejuangan 1945, Cipto. S, dan pengurus lainnya juga memamparkan rencana DHN 45 Badan Pembudayaan Kejuangan 1945 yang akan mengadakan Musyawarah Nasional Ke XIII pada tanggal 19 – 21 Maret 2012 yang akan berlangsung di Gedung Juang Jakarta.

“Munas DHN 45, pemegang kekuasaan tertinggi organisasi, ini merupakan hajat rutin DHN 45 yang ke-XIII, akan dihadiri oleh pimpinan DHN 45 dari seluruh Indonesia. Munas kali ini merupakan momentum sejarah yang penting, mengingat “Candi Negara Bangsa” yang berpondasikan Pancasila, dengan struktur konstruksi UUD 1945 dalam kondisi yang tercerai berai saat ini,” tegas Tyasno Sudarso.

Munas kali ini adalah salah satu langkah kearah pemugaran Negara bangsa untuk dikembalikan ke bentuk aslinya.

Munas DHN 45 ke tiga belas ini memiliki tujuan, untuk mengupayakan agar DHN 45 beserta cabang-cabangnya sampai ketingkat bawah menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat atas integritas dan kredibilitasnya untuk menjaga keutuhan NKRI. Disamping itu juga untuk menjaga agar DHN 45 beserta jajarannya sampai ketingkat bawah tidak akan terkontaminasi oleh kepentingan individu, kelompok maupun golongan.

Mengupayakan agar DHN 45 sampai tingkat bawah menjadi lembaga yang dapat mempengaruhi semua pihak atas dasar kualitas sumbangan pemikirannya guna menunjang Pembangunan Nasional maupun Pembangunan Daerah sambil ikut berperan melaju menuju ke tujuan nasional yang dicita-citakan. Mempertahankan dan membela dengan sumpah dalam hati nurani masing-masing terhadap kelangsungan hidup Bangsa Pancasila serta Akta kelahirannya, yaitu UUD 1945 yang asli.

Melaksanakan amanah sesepuh bangsa yang tertuang dalam hasil Musyawarah Besar Nasional VIII Angkatan 45 pada tanggal 27 September 1984 khususnya menyangkut Nilai-Nilai Dasar dari Jiwa Semangat Kejuangan 45, yaitu semuam nilai yang masih terdapat dalam setiap sila dari Pancasila. Semua nilai yang terdapat dalam Proklamasi 17 Agustus 1945. Semua nilai yang terdapat dalam UUD 1945, baik dalam Pembukaan, Batang Tubuh maupun Penjelasannya.

Sekilas DHN Badan Pembudayaan Kejuangan 45

Dewan Harian 45 merupakan Pimpinan Organisasi Badan Pembudayaan Kejuangan 45 sebagai salah satu Organisasi yang tujuannya adalah melestarikan dan mengembangkan jatidiri bangsa kepada seluruh lapisan masyarakat dalam semua aspek kehidupan. Organisasi ini awalnya merupakan wadah Pejuang Kemerdekaan yang bertekad untuk tetap bersatu guna mengisi Kemerdekaan. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 20 Maret 1960 dengan nama “Angkatan 45”

Sebagai proses regenerasi untuk mempertahankan visi dan misi sesuai dengan keinginan generasi angakatan 45 maka wadah angkatan 45 diisi oleh Generasi penerus, sehingga organisasi pun bermetamorfosa menjadi “Badan Pembudayaan Kejuangan 45”

Musyawarah Besar I Angkatan 45 diadakan pada tanggal 15 s/d 20 Maret 1960 bertempat di Gedung Olah Raga IKADA ( sekarang lapangan Monumen Nasional ) yang sebelumnya dibuka oleh Presiden Soekarno di Istana Negara. Mubes I Angkatan 45 telah berhasil menyatukan eksponen Pejuang Kemerdekaan Angkatan 45 dalam satu wadah yang diberi-nama "Badan Musyawarah Angkatan 45" dengan singkatan "Angkatan 45".

Hasil dari Mubes I Angkatan 45 antara lain adalah : Mendukung sepenuhnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali ke UUD 1945. Memperjuangkan dengan segala cara agar Irian Barat segera kembali kepangkuan Ibu Pertiwi. Merumuskan tentang Sistim Pendidikan Nasional yang berbudaya Indonesia dalam rangka "Nation and Character Building". (ratman)

Kedutaan Amerika Bina 17.000 Orang Antek Berbakat di Indonesia

KEDUTAAN Besar Amerika Serikat di Jakarta punya database yang berisi nama sekitar 17.000 orang Indonesia yang mereka perhatikan segala keperluan dan urusannya, yang mereka rawat dan ruwat, sayang dan lindungi layaknya keluarga sendiri. Inilah kisah kaki tangan Kedutaan Amerika di Indonesia, sebuah cerita infiltrasi dan penaklukan republik, yang meruap dari gulungan kawat rahasia kedutaan yang bocor tanpa sensor di website WikiLeaks per September 2011.

KEBERADAAN dan sepak terjang ‘anak-anak’ Kedutaan Amerika di Jakarta terangkum setidaknya dalam dua telegram bertema “Credible Voices”, dikawatkan berturut-turut pada 5 November dan 11 Desember 2008. Status: CONFIDENTIAL.

Apa itu ‘Credible Voices’?

Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di tahun 2008, James K. Glassman, menggambarkan ‘credible voices’ sebagai sebuah ‘kebijakan global’ Kedutaan Amerika di seluruh dunia yang intinya adalah pelibatan “tokoh-tokoh berpengaruh di negara tuan rumah” dalam penyebarluasan dan penguatan pesan-pesan utama Amerika dalam melawan kekerasan ekstrimisme serta soal-soal lainnya yang laten dan penting bagi “komunikasi-komunikasi strategis Kedutaan Amerika”.

Glassman bilang gagasan bermula dari sebuah pertemuan antara Menteri Luar Negeri Condoleeza Rice dan Steve Hadley, asisten National Security Affairs untuk presiden Amerika, George W. Bush. Rice dan Steve, kata Glassman, sepakat “membangun kontra gerakan menentang ekstrimisme kekerasan. Gerakan ini, katanya lagi, sekaligus bertujuan menciptakan ruang bagi “sosok-sosok kredibel yang bersedia menyuarakan penentangan pada kekerasan dan terorisme ... .”

Dia juga menggambarkan credible voices sebagai sebuah Peperangan Ide (‘War of Ideas’), inisiatif global yang pelaksaannya dalam kendali Gugus Kerja Credible Voices di Kementrian Luar Negeri Amerika di Washington DC. Gugus kerja, katanya, berisi personel dari Kementrian Luar Negeri, Kementrian Pertahanan dan “komunitas intelijen” Amerika.

Dalam konteks itu semua lah maka dalam sebuah telegram dari Washington DC tertanggal 2 Desember 2008, Glassman mengabarkan keberadaan proyek Credible Voice dan meminta 12 kedutaan yang menjadi penerima telegram, termasuk Kedutaan Amerika di Jakarta, untuk memberi masukan soal status terkini orang-orang binaan Amerika. Dia secara khusus mencantumkan delapan pertanyaan besar dan meminta jawaban cepat sebelum 8 Desember 2008.

Marka (U) dan (C) dalam terjemahan telegram balasan Kedutaan Amerika di Jakarta berikut, dikawatkan dari Jakarta pada 11 Desember 2008 oleh seorang perwira politik Kedutaan Amerika, berturut-turut merujuk pada klasifikasi informasi “Unclassified” dan “Confidential”. Atribute “HUME” di akhir telegram mengisyaratkan Duta Besar Cameron R. Hume telah membaca dan memberi persetujuan atas isinya:


“1. (U) Terima kasih atas kesempatan membagi pandangan kami sekaitan program komunikasi strategis dan Diplomasi Publik di wilayah beragam budaya dan strategis Indonesia, bangsa berpopulasi mayoritas muslim terbesar dan negara demokrasi terbesar ketiga. Laporan Kedutaan sebelumnya dalam RefB “winning the ‘war of ideas’ in Indonesia” menggambarkan adanya perbedaan pandangan dunia dari Islam di Timur Tengah – dan perlunya kita menyetel pesan-pesan untuk audiens spesial ini. Respon kami atas pertanyaan dalam RefA sebagai berikut.

2. (C) Hingga tingkatan mana kerjasama Country Team untuk memproduksi dan mengelola sebuah daftar kontak yang seragam/sistem manajemen kontak? -- Kedutaan Jakarta punya database kontak yang rapi dan terpusat yang berisi sekitar 17.000 nama. Seksi Urusan Publik (PAS) mengelola 6.500 nama dalam sistem, yang digunakan oleh hampir semua elemen Kedutaan untuk mendistribusikan informasi dan menyiapkan daftar tamu.

3. (C) Seberapa terpandang dan berpengaruh individu dan institusi di negara tuan rumah dalam mendukung pesan-pesan kita melawan kekerasan ekstrimisme secara terbuka? -- Indonesia, sekalipun demokrasinya masih muda, terbukti bisa menjadi mitra yang diandalkan dalam perang melawan terorisme. Negara ini menawarkan peluang-peluang unik untuk merangkul kaki tangan dan membangun dukungan untuk nilai-nilai toleransi dan nir-kekerasan internasional. Sebagian besar orang Indonesia berpandangan toleran, tak membeli kekerasan. Mereka umumnya menolak pandangan radikal dari kelompok-kelompok minoritas kecil, seperti Jemaah Islamiyah (JI) atau Front Pembela Islam (FPI). Sekalipun banyak orang Indonesia yang tak setuju dengan kebijakan luar negeri kita, mereka berkenan untuk berinteraksi dan tidak “anti-Amerika”. Banyak individu dan institusi kunci, termasuk perwakilan lembaga-lembaga negara, media, LSM, kelompok-kelompok bisnis dan organisasi-organisasi agama dan akademisi mendukung pesan-pesan kita menentang ekstrimisme dan terorisme dan mendukung demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Kendati, kami mendapati bakal lebih jitu jadinya jika pesan-pesan ini disebarluaskan sebagai pandangan bebas Indonesia atau pandangan resmi pemerintah ketimbang disebarluaskan dengan menonjolkan kesan kalau pesan-pesan itu datang langsung dari Pemerintah Amerika Serikat. Orang-orang Indonesia pasca kolonialisme bangga dan sangat cinta tanah airnya dan ingin dianggap sebagai bangsa yang merdeka, bebas dan mandiri. Jarang di antara mereka yang terang-terangan mendukung kebijakan-kebijakan Amerika dan menekan mereka untuk berbuat seperti itu bisa jadi bumerang.

4. (C) Apa dampak individu dan institusi ini pada opini publik dan kebijakan-kebijakan negara tuan rumah? -- Individu dan institusi yang cemerlang punya beragam pandangan dan gagasan. Umumnya, mereka yang berbicara menentang ekstrimisme dan terorisme mampu mendatangkan dampak positif; tapi mereka yang angkat suara mendukung demokrasi punya dampak yang jauh lebih besar. Namun, pernyataan-pernyataan publik oleh institusi atau individu yang dipandang “anti-Muslim” atau dalam pengaruh Amerika Serikat, bisa berdampak negatif pada opini publik. Dukungan pada nilai-nilai yang dianut Amerika semisal toleransi, hak asasi dan demokrasi umum terdengar dan jitu saat pesan tak terlihat digerakkan oleh pihak luar. Pandangan-pandangan sekaitan “kebebasan pers” cukup dimengerti dengan baik, khususnya di kalangan media. Dua organisasi Muslim terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama – dengan anggota 90 juta orang – kerap menggelar konferensi dan mempromosikan pentingnya dialog antar-kepercayaan di dalam maupun luar negeri. Mereka selalu menyambut baik keikutsertaan Barat dalam acara-acara itu.

5. (C) Bagaimana dan hingga tingkatan mana Anda mendorong mereka untuk mengungkapkan pandangan ke publik? -- Kedutaan rutin bertemu dengan beragam kontak baik perorangan atau dalam kelompok-kelompok kecil, mengundang mereka ke acara-acara Kedutaan, menghadiri acara-acara lokal atau pertemuan-pertemuan informal. Kedutaan kerap menyediakan bahan-bahan rujukan sekaitan persoalan-persoalan kebijakan kunci dan membagi keprihatinan dengan mitra di Pemerintah Indonesia. Kalau keadaan memungkinkan, Kedutaan menggunakan kontak-kontak ini untuk mendorong Pemerintah Indonesia agar mengeluarkan pernyataan-pernyataan publik mendukung persoalan-persoalan kunci, khususnya di Dewan Keamanan PBB atau dalam pengambilan keputusan di IAEA dan Duta Besar memasukkan tulisan-tulisan opini di media lokal. Kendati, sukses terbesar kami berpusat pada kerjasama di bidang-bidang yang penting bagi penduduk Indonesia, semisal pada stabilitas ekonomi, keamanan pangan, pendidikan, lingkungan, kesehatan publik, anti-korupsi, keadilan sosial dan ilmu dan teknologi. Alih-alih berpijak pada persoalan-persoalan yang membuat kita terbelah, kami menekankan dan menunjukkan wilayah-wilayah luas yang jadi perhatian kita bersama. Pesan-pesan kita lebih jitu saat orang-orang Indonesia yang memegang kendali dan penyampaiannya meminjam mulut orang Indonesia.

6. Bagaimana Anda mengenali dan memupuk individu-individu yang Anda yakini bisa menjadi sosok-sosok yang kredibel? -- Kedutaan menggunakan beragam metode untuk mengenali dan memupuk sosok-sosok potensial. Kami aktif mencari kandidat yang baik untuk beragam program pertukaran via media atau dengan menghadiri acara-acara lokal yang beragam; dan secara tidak langsung via rekomendasi dari mitra dan kelompok-kelompok yang kami kenal dan hormati. Kami menciptakan kesempatan-kesempatan untuk berdialog dengan orang-orang Indonesia via acara-acara resmi dan outreach, termasuk ke kalangan pelajar dan profesional muda, yang terakhir ini pada persoalan sekaitan pemilu jujur dan adil – persoalan terpenting bagi mereka. Outreach Kedutaan adalah sebuah prioritas penting dan staf-staf kami himbau untuk datang ke universitas-universitas, pesantren, dan organisasi-organisasi di kawasan Jakarta, Surabaya dan Medan. Langkah-langkah khusus kami ambil untuk mendatangi kawasan yang relatif terisolasi seperti Papua, Kalimantan dan sebagian Sulawesi dan Sumatera. Kami mengenali pemimpin level menengah dan pemimpin level atas calon penguasa dengan menggandeng beragam organisasi. Kerjasama kami dengan Komando Militer Amerika di Pasifik (PACOM) via Asia Pacific Center for Security Studies (APCSS) dan East-West Center adalah contoh utama kesuksesan di bidang ini.

7. (C) Seperti apa sih sosok-sosok kredibel yang Anda bina saat ini dan seberapa banyak nama yang ada dalam daftar itu? – Seperti kami sebutkan sebelumnya, Kedutaan membina sebuah database kontak yang tersentralisasi yang berisi sekitar 17.000 nama, 6.500 nama di antaranya datang dari Seksi Urusan Publik (PAS). Database ini digunakan oleh hampir semua elemen Kedutaan untuk menyebarluaskan informasi dan membangun daftar tamu untuk segunung acara yang disponsori Kedutaan. Secara informal, Kedutaan tahu mana induvidu-individu kunci, tokoh-tokoh LSM, anggota Dewan, wartawan dan organisasi-organisasi yang bersimpati, dan mendukung, kebijakan-kebijakan spesifik pemerintah Amerika Serikat atau beragam pesan-pesan kami.

8. (C) Dari golongan dan lapisan mana orang atau kelompok masyarakat yang paling besar pengaruh suaranya di negara tuan rumah? – Indonesia adalah negara yang besar dan beragam. Konsekuensinya, suara-suara kredibel bisa muncul dari semua level masyarakat. Beberapa contohnya termasuk pejabat senior pemerintahan, tokoh-tokoh relijius Islam, organisasi-organisasi Muslim paling kredibel dan moderat – Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah; tokoh-tokoh televisi ternama dan media cetak nasional, selebriti, tokoh-tokoh kebudayaan, kalangan intelektual, pemimpin-pemimpin partai politik besar, kalangan peneliti dari berbagai lembaga riset, aktivis LSM, dan tokoh-tokoh bisnis berpengaruh. – Kami menggunakan program-program asistensi, pertukaran dan outreach untuk membantu kelompok-kelompok mainstream yang moderat untuk menyebarluaskan pesan-pesan toleransi mereka, yang pada gilirannya memperkuat keinginan kita dan ikut membantu menyebarluaskan pesan kita. Kedutaan dan program-program Diplomasi Publik berjuang menekuk pandangan-pandangan tak demokratis dan militan; mendekatkan orang-orang Indonesia pada toleransi dan dukungan pada kebebasan beragama; dan meningkatkan pemahaman akan budaya, masyarakat dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Kedutaan aktif memapah demokrasi Indonesia yang masih muda agar bisa melaksanakan reformasi demokrasi dan menyesuaikan diri dengan globalisasi. Pendidikan penting dalam transisi ini. Sebab itu, USAID dan program-program Diplomasi Publik lainnya menggandeng kalangan pendidik di semua level di Indonesia untuk membangun dan menggiatkan pemikiran kritis dan reformasi baik di level pendidikan dasar dan universitas. Proses MCC dan usaha-usaha mitra-mitra seperti Asia Foundation, American Council of Young Political Leaders (ACYPL), dan National Democratic Institute (NDI) membantu orang-orang Indonesia ikut serta lebih efektif dalam pemerintahan demokrasi dan masyarakat madani.

9. (C) Bagaimana Anda bekerja dengan unit-unit Kedutaan yang lain dalam semua usaha ini? – Keberhasilan usaha-usaha Diplomasi Publik dalam lingkungan pelik Indonesia memerlukan koordinasi dan integrasi tinggi di dalam Kedutaan dan dukungan penuh dari Duta Besar yang mendorong semua staf melakukan outreach. Public Affairs Officer dan Information Officer menghadiri pertemuan harian Country Team, untuk memastikan adanya komunikasi yang baik. PAS terlibat aktif dalam penyiapan acara tahunan MSP dan melayani sejumlah gugus kerja Kedutaan dalam sejumlah persoalan kunci, termasuk pemberian hadiah-hadiah untuk keadilan dan kontra terorisme. PAS juga berkoordinasi dengan Development and Outreach Communications Officer (DOC) USAID untuk mempromosikan upaya-upaya asistensi pembangunan kita dan menjadi bagian dari tim pendukung PACOM Military Information. Unit Public Affairs juga membantu FBI yang mencantol di Kedutaan dan pada program asistensi Department of Justice International Criminal Investigative Training (ICITAP).

10. (C) Apa program dan produk tradisional Diplomasi Publik yang Anda gunakan dalam upaya Anda mengidentifikasi dan menyemangati credible voices? – Kedutaan menggunakan banyak macam program dan produk diplomasi publik dan menyetelnya untuk audiens yang dituju dengan topik-topik spesifik. Beberapa yang paling penting bagi kami termasuk, produk-produk IIP (seperti jurnal-jurnal elektronik yang diterjemahkan PAS), international visitor program (IVLP), speakers, Fulbright exchanges, YES High School exchanges, English ACCESS micro-scholarships for disadvantaged youth, pencetakan buku, dan penggunaan hibah demokrasi yang angkanya tak seberapa besar. Jejaring American Corner menyediakan material rujukan dan program-program untuk fakultas dan mahasiswa di 11 kampus universitas ternama di seluruh negeri dan ia penting bagi program outreach kita. Fulbright English Teaching Assistants menggandeng guru-guru lokal di sekolah-sekolah umum, swasta dan pesantren di seluruh negeri dan program English Language Fellow Kedutaan menampilkan pengajaran bahasa Inggris di Akademi Kepolisian Nasional. Outreach ke pemerisa Muslim via program-program TV khusus, pengajaran Bahasa Inggris dan pencetakan buku-buku dan sumbangan-sumbangan sumber-sumber rujukan yang keberlanjutan via dana-dana “pilot country” yang diterima dari R.

11. (C) Ada sokongan tambahan yang bisa/dapat Washington berikan untuk upaya-upaya ini? – PAS perlu sejumlah bidang kerja yang melibatkan staf lokal guna memperkuat program dan dukungan outreach pada kalangan muda dan Muslim di seluruh Indonesia; memperkuat kontak-kontak dengan banyak alumni kita; dan berhadapan dengan media berbahasa Indonesia (termasuk TV dan terbitan regional) dan pencetakan buku. Kami berharap dana “Pilot Country” terus mengucur. Post perlu anggaran inti Fulbright diperluas sehingga lebih banyak sarjana Indonesia yang bisa belajar di Amerika. Kami tak perlu lebih banyak “program-program butik”, tapi lebih banyak sumber-sumber dalam bendera program tradisional beasiswa. Jasa konsultasi pendidikan kita, “Education USA”, minim dana dan staf. Kita perlu meningkatkan angka orang Indonesia di universitas-universitas di Amerika (data terakhir IIE memperlihatkan hanya 7.692 mahasiswa Indonesia di kampus-kampus kita), dan itu perlu pemasaran yang lebih pro-aktif dan dalam skala nasional untuk menutup salah pandang kalau Amerika tak ramah pada Muslim dan terlalu susah untuk mendapatkan visa Amerika. Kita perlu restorasi kantor ECA yang bertanggungjawab untuk penguatan hubungan antar-universitas. Peningkatan permintaan program-program pelajaran Bahasa Inggris dan produk-produk sejenisnya memestikan adanya English Language Officer yang full-time dengan cakupan kerja regional. Pendidikan lanjutan staf penting artinya, khususnya sekaitan media baru. – Program Diplomasi Publik kita yang paling jitu adalah IVLP, yang saat ini mendanai 45-50 pengunjung pertahun ke Amerika. Dengan peningkatan pendanaan, kami bisa dengan mudah mengisi 25 slot tambahan IVLP. Kami juga perlu anggaran “I-Bucks” yang lebih besar dari IIP dan lebih banyak Strategic Speaker Initiatives (SSI) yang sifatnya per tahun – saat ini dibatasi hanya tiga. Akhirnya, Kementrian perlu menindaklanjuti saran Menteri Gates dalam pidatonya di Kansas State University pada 26 November 2007 dimana dia menekankan pentingnya peningkatan drastis pendanaan untuk program-program hubungan luar negeri non-militer, termasuk diplomasi dan komunikasi-komunikasi strategis. Secara khusus, dia menyarankan perlunya usaha yang lebih banyak dalam menjaring sumber-sumber militer yang besar untuk digunakan dalam upaya diplomasi publik sipil dan komunikasi-komunikasi strategis.

12. (C) Penguatan suara-suara kredibel di Indonesia memerlukan komunikasi strategis yang berkesinambungan khususnya saat fokus pada area-area yang nyata dan penting untuk orang Indonesia. Upaya kita membangun kemitraan strategis di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan dan tata pemerintahan perlu tetap jadi fokus Kedutaan dan upaya-upaya outreach Diplomasi Publik kita di Indonesia. HUME.”

SELAMA sepekan lebih, Islam Times mencoba menelisik informasi lain sekaitan anak-anak Kedutaan Amerika dan membandingkannya dengan ‘kesaksian’ diplomat Amerika lainnya dalam telegram balasan yang asalnya dari Kedutaan Amerika di Singapura, Baghdad, Berlin, Kabul, Manila, London, Kigali, Tel Aviv, Baku, Wina, Tunis, Gana, Khartoum, Sofia dan beberapa lainnya.

Kami mendapati kalau Kedutaan di Jakarta adalah satu-satunya yang menyebutkan secara spesifik jumlah kontak yang mereka koleksi dalam database tersentralisasi yang mereka ruwat, meski sama sekali tak menyebut nama. Ini berbeda dengan, misalnya Kedutaan Amerika di Singapura, yang dalam telegram balasan ke Washington mencantumkan detil informasi empat orang ‘antek Muslim berbakat’ yang mereka plot sebagai penyambung lidah Kedutaan dalam proyek kontra ekstrimisme dan kekerasan.

Penelisikan lebih jauh memberi gambarkan kalau setiap nama yang tertera dalam database kontak Kedutaan Amerika, setidaknya berisi data biologis (nama, tanggal lahir, agama dan mazhab, etnis), biorgrafi singkat, karir dan pekerjaan, siapa audiens kontak, cakupan pengaruhnya dalam negera, posisi kontak atas ajakan “jihad melawan Amerika”, hubungan dengan Kedutaan sebelumnya jika ada, jenis-jenis ketaksetujuan kontak dengan pemerintah Amerika jika ada, catatan pernah tidaknya kontak mengungkapkan sesuatu yang intinya menyerang laku dan kebijakan Amerika dan siapa personel kedutaan yang menjalin hubungan langsung dengan sang kontak. Informasi dalam sebuah telegram dari Manila menunjukkan kalau Kedutaan Amerika menggunakan seabrek jenis outreach untuk menjaring kontak baru sekaligus “memperharui hubungan” dengan orang-orang yang lama absen, sebuah isyarat kalau siapapun nama yang tertera dalam database dalam pantauan konstan staf Kedutaan.

Informasi lain yang kami dapatkan menunjukkan kalau Kedutaan Amerika menggunakan program speakers, exchanges, konferensi pers, konferensi, diskusi, seminar, kelompok-kelompok diskusi, school outreach, dll., dlsb. sebagai ‘kolam pancing’ untuk mencari antek berbakat. Sasaran mereka adalah tokoh dari semua lapisan, meski ada isyarat kalau yang jadi prioritas adalah pejabat publik, aparat keamanan dan jurnalis. Di Filipina misalnya, credible voices Kedutaan bertumpu pada kalangan editor, jurnalis, presenter berita.

Kami juga mendapati kemungkinan orang-orang yang namanya tertera dalam database kontak Kedutaan Amerika, tak sadar sedang ‘digunakan’, dijadikan pion. Ini terbaca dalam telegram yang menggambarkan kepuasan Kedutaan atas liputan dua teve nasional, Metro TV dan Trans TV, atas jalannya pemilu presiden di Amerika. Telegram lain dari Manila menyebutkan kalau simpati masyarakat di Filipina pada Amerika menjadikan diplomat Amerika di sana kadang tak perlu angkat suara untuk menyemangati sosok-sosok berpengaruh di Manila menyuarakan penentangan atas ekstrimisme dan kekerasan dalam masyarakat.

Kendati, dalam soal yang sama, kami mendapati kemungkinan lain, yakni credible voices dalam proyek kontra ekstrimisme dan kekerasan adalah ‘kontak lama’ kedutaan -- kalau tidak justru informan. Telegram dari Kedutaan Amerika di Singapura menunjukkan kalau empat orang credible voices yang mereka rinci identitasnya adalah informan yang jati dirinya dirahasiakan dan diberi marka “please protect” dalam telegram. Sinyalemen ini, bahwa kontak dalam database kedutaan sekaligus adalah informan yang jatidirinya dilindungi, mungkin bisa memperterang kenapa dalam telegram bewara credible voice dari Washington pada 2 Desember 2008, Glassman menulis: “Saya menyadari kalau banyak dari kita yang bergelut dalam diplomasi publik yang tak terbiasa memandang kontak-kontak kita dalam frame “credible voices”,” katanya. “Tapi sejak hari-hari awal pemerintah Amerika membangun program-program diplomasi publik, kita selalu berupaya menggunakan seabrek program dan kemampuan profesional dalam diplomasi publik di lapangan untuk memahami, melibatkan, memberitakan, dan mempengaruhi publik asing demi kepentingan-kepentingan Amerika, dengan mengidentifikasi dan meruwat sosok-sosok berpengaruh dalam masyarakat negara tuan rumah.”

Salah satu tafsir dari pernyataan Glassman itu adalah mereka yang namanya tertera dalam database kedutaan Amerika adalah orang-orang binaan yang ‘jasa’ dan juga keberadaannya menjadi tulang punggung diplomasi dan seluruh kegiatan Kedutaan, formal maupun kladestin -- dan sebab itu hampir haram hukumnya bagi diplomat Amerika untuk membiarkan orang-orang yang berstatus sebagai aset ini, tersorot cahaya pemberitaan dalam ‘perang opini’ melawan ekstrimisme dan kekerasan. Tafsir ini dikuatkan dengan pernyataan Kedutaan di Jakarta yang bilang kalau dari 17.000 nama dalam database kontak, 6.500 di antaranya adalah kontak yang dikelola sendiri oleh Public Affair Sections, garda depan Kedutaan yang kerap berfungsi sebagai pabrik propaganda. Ini juga dikuatkan dengan pernyataan kalau ‘pengguna’ nama-nama dalam database praktis mencakup seluruh unit kedutaan, termasuk personel FBI dan Komando Militer Amerika di Pasific yang mencantol diri ke Kedutaan Jakarta. Penyataan dalam telegram kalau Kedutaan Amerika menyediakan small grant untuk sejumlah lembaga binaan mereka mengisyaratkan kalau Amerika aktif mendanai periuk nasi antek-antek berbakat mereka.

Apa yang Penting dari Semua ini?

Analisa lebih jauh menunjukkan kalau credible voice adalah proyek intelijen dengan sasaran utama kalangan Muslim di kawasan atau negara dimana Amerika menggelar Perang Melawan Terorisme, dan ini termasuk Indonesia. Credible Voices, dalam banyak hal, adalah kaca pembesar ancaman ekstrimisme dan kekerasan di tingkat lokal dengan meminjam tangan ‘surrogates’, antek dari kalangan pribumi. Ia mesin sensaw akal publik untuk menyembunyikan laku brutal, ekstrim dan berdarah-darah Amerika di belahan dunia lainnya.

Contoh ironis dari semua ini adalah upaya Kedutaan Amerika di Irak menjaring credible voices di Irak. Irak adalah negara jajahan Amerika, Eropa dan Australia dalam satu dekade terakhir. Pencaplokan dan pendudukan Irak oleh militer Amerika dkk itu telah menjadikan sungai Euferat yang membela Baghdad memerah darah. Lebih dari 1 juta orang mati, belum termasuk jutaan lainnya yang cacat dan terusir, menjadi pengungsi di negeri sendiri.

Di tulisan berikutnya, kami akan menyajikan pencapaian-pencapaian antek-antek berbakat Kedutaan Amerika di Indonesia, sebuah prestasi yang sejatinya hanya berarti satu: sobeknya lambung republik. ** [sumber/Islam Times]

Temu Kangen Kanca Sinau Alumni dan Pendiri SMA Purnama Gombong

Bertempat dianjungan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Sabtu (03/03/12), diadakan Temu Kangen Kanca Sinau, Alumni dan Pendiri SMA Purnama Gombong, untuk semua angkatan. Acara berlangsung cukup meriah, kurang lebih tiga ratusan orang alumni yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Alumni SMA Purnama (IKASMAP) Gombong tampak memadati anjungan Jawa Tengah di TMII.

Mereka datang dari berbagai daerah, ada yang dari luar pulau jawa, untuk sekedar melepas rasa kangen sesama rekan mereka ketika bersama-sama belajar di SMA dulu. Disamping  itu mereka juga memiliki satu tujuan yang sama yaitu rasa keprihatinan dan kepeduliannya terhadap alamaternya  SMA Purnama Gombong yang saat ini sedang dilanda kemelut.

Selain para almuni, dalam acara tersebut juga dihadiri oleh para guru sekaligus tokoh dan pendiri SMA Purnama Gombong, serta para tamu undangan lainnya.

Bambang Widodo, selaku Ketua IKASMAP dalam kata sambutannya mengatakan, dipilihnya baju warna putih untuk para alumni yang hadir saat ini untuk mengenang kebersamaan kita ketika masih di SMA dulu. Selain itu lanjut Bambang, krisis dan kemelut yang terjadi di SMA purnama Gombong saat ini, menjadi pemikiran dan keprihatinan kita,para alumni.

IKASMAP, lanjut Bambang, akan senantiasa berada di belakang para pendiri SMA Purnama yang saat ini sedang berjuang untuk menyelesaikan kemelut, keluar dari krisis yang melanda SMA Purnama Gombong dari cengkeraman pihak yayasan serta pihak lain yang ingin menguasai keberadaan sekolah tersebut.

“Hari ini, kita semua merasa bersyukur sekaligus bangga kepada guru dan para pendiri yang hadir ditempat ini, berkat perjuangan beliau-beliau yang begitu gigih inilah bisa berdiri sebuah lembaga pendidikan tempat dimana kita bisa menimba ilmu. Namun dalam usia yang sudah senja ini, para pendiri ini masih harus berjuang sendirian untuk memperoleh kembali hak-haknya. Untuk itu kami seluruh almuni yang tegabung dalam IKASMAP akan selalu berada dibelakang para pendiri ini,”tegas Ketua IKASMAP.

Sementara itu, H.Marsito Hadiraharjo,BA salah satu pendiri mengatakan langkah yang bernilai tinggi dan terpuji adalah langkah para alumni (alumnus) yang telah membentuk IKASMAP. Berarti semua alumni yang tergabung dalam IKASMAP masuk dalam tingkat maju (majunya SMA Purnama-red).

“Setiap alumni di depan saya adalah ahli sesuatu, harus kami hargai setinggi-tingginya, dan tetap terikat dalam pribadi IKASMAP tanpa meninggalkan sejarah yang baik kita bawa terus, yang jelek kita buang jauh. Keberadaan sekolah SMA Purnama Gombong dengan asetnya yang ada saat ini, merupakan hasil kerja para pendiri dan guru yang begitu tulus mengabdi sejak awal,”ujar H.Marsito.

Diakhir acara Temu Kangen Kanca Sinau, Reunai Akbar SMA Purnama Gombong untuk seluruh Angakatan tersebut juga di ikrarkan melalui sebuah Deklarasi untuk terbentuknya Yayasan IKASMAP,  sehingga ikrar ini bisa disebut sebagai Deklarasi Taman Mini (03 Maret 2012).

Yayasan IKASMAP ini telah mengakomodir berbagai masukan dari seluruh angkatan alumni yang ada, berbagai program dan agenda kegiatan telah dijadwalkan sesuai kebutuhannya, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Sekilas Perjalanan Sejarah SMA Purnama Gombong

Menjelang tahun baru 1976 beberapa guru SMA Negeri Gombong ingin mendirikan sekolah swasta disampaing SMA Negeri Gombong yang telah berusia sepuluh tahun. Dalam perencanaan secara lisan pada beliau setelah membentuk panitia kecil yang tokoh-tokohnya, antara lain : Drs.Suryono, Drs. Sudarman, Drs.Susilo Supardo, Drs. Slamet Prawiro Atmojo, Krismanto, BA, Marsito Hadiraharjo,BA, dan Edi Sugiono.

Dalam kepemimpinan Bapak Soeparyadi Tjokrodimedjo,BA sebagai penerus kepemimpinan Bapak Suripto,SH di SMA Negeri telah membentuk panitia kecil dengan pembina Bapak Suparyadi Cokrodimedjo,BA. Melalui pembicaraan secara lisan, panitia kecil telah berencana mendirikan Sekolah Lanjutan Atas (SLA) Swasta yang bentuk dabnpara tokohnya antara lain sebagai berikut : SLA berbentuk SMA dengan tokoh Drs.Suryono, SLA berbentuk SMEA dengan tokohnya Drs.Sudarma.

Dari SMA Kerabat ke SMA Purnama

Para pengurus selanjutnya mohon restu kepada Pembina (Bapak Suparyadi Cokrodimedjo,BA-red), untuk mendirikan sekolah dibawah naungan Yayasan Kerabat Pusat di Jawa Tengah yang diketuai oleh Bapak Purnomo,BA. Dan setelah mendapat restu dari Pembina maupun Yayasan Kerabat, maka pada tanggal 1 Januari 1976 pengurus dapat melahirkan sebuah SMA swasta yang diberi nama SMA Kerabat II Gombong, dengan SK Pendiri Sekolah tanggal 1 Januari 1976 No.15/YK/IV/1976.

Dalam keadaan seperti ini, SMA Kerabat dilarang menempati Gedung SMA Negeri, tetapi untunglah, SMA Kerabat II masih diberi fasilitas oleh Bapak Pembina, untuk menempati Gedung SMA Negeri – Selatan (bekas gedung KWN).

Pada periode ini, ada beberapa kejadian penting untuk sejarah perjalanan sekolah yang mereka kelola, pada tahun 1977, Bapak Drs Suryono meninggalkan SMA Negeri Gombong, pindah kerjaan di DIPERLA Jakarta. Karena itu kepemimpinan SMA Kerabat diserahkan kepada Bapak Marsito Hadiraharjo,BA sebagai Wakil Kepala Sekolah, untuk mewakili Kepala Sekolah Bapak Wagiman Soemoatmodjo (pensiunan Guru SMP Negeri 1 Gombong) sebagai ganti Kepala Sekolah Bapak Drs.Suryono Suryodihardjo.

Dibawah kepemimpinan Kepala Sekolah Bapak Wagiman, strategi kepemimpinan berubah, dengan sistem fungsional sebagai berikut : Kepala Sekolah : Bpk.Wagiman Soemoatmodjo, Wakil Kepala Sekolah : Bapak Marsito HD, BA, Bendahara (1) : Bapak Eddi Sugiono, Bendahara (2) : Bapak Krismanto,BA, Bagian Pengajaran : Bapak Drs.Slamet Prawirdatmojo, Pembina OSIS : Sutardjo,BA.

Tahun 1978 SMA Kerabat memiliki murid kelas III IPA sebanyak 23 orang dengan kelas III IPS sebanyak 37 orang. Langkah kerja SMA Kerabat selanjutnya, mulai membeli tanah seluas 234 ubin milik Bapak Sudiono yang terletak di Jl.Merbabu, Wero-Gombong. Memperbaiki gedung SMA Negeri Selatan, sebagai batu loncatan ke gedung milik sendiri. Pada permulaan tahun 1978 tahun ajaran diundur setengah tahun, tahun ajaran jatuh pada bulan Juli 1979.

Para fungsionaris waktu itu merasa kawatir, sebab Yayasan Kerabat Pusat Jawa Tengah kurang mendapat kepercayaan dari KANWIL Dep P & K waktu itu. Kekawatiran lain adalah,kalau-kalau siswa kelas III dilarang mengikuti EBTA,atau paling tidak dislilang menginduknya. Dalam pemeriksaan Pengawas dari KABID PMU, Drs.Sumanto di Gedung Selatan, dinyatakan bahwa SMA Kerabat harus pindah mencari gedung lain. Selalu kawatir, kalau-kalau SMA Kerabat II tidak mendapat piagam yang menyatakan sebagai Sekolah terdaftar sah.

Beberapa hal diatas sangat mendorong para fungsionaris untuk mengubah taktik strategi sekolah SMA Kerabat diorbitkan dengan perubahan nama PGRI setelag ada restu dari KABID PMU, Pengurus Cabang dan Anam Cabang PGRI beserta pembina. Tetaoi ternyata setelah nama Kerabat berubah menjadi PGRI, dalam waktu tiga bulan dengan sangat berat dan terpaksa kembali ke nama SMA Kerabat Gombong, karena piagam sekolah yang diterima bernama SMA Kerabat II Gombong. Hingga sekarang Piagam SMA Kerabat II tetap diterima dan digunakan untuk dasar pengesahan ujian, walaupun nama sekolahnya berubah.

Pada akhir tahun 1978 SMA Negeri Gombong memerlukan tenaga Bapak Sutardjo, BA, Bapak Drs.Kasiran dan Bapak Roesdi Noeh,B.Sc. Karena itu Bapak Sri Diyono, BA terpilih sebagai pembina OSIS di SMA Kerabat. Dalam bulan Februari 1979 ada pembinaan dari Pengawas Bidang PMU, yaitu pembinaannya menyarankan : Agar SMA tersebut diatas dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang tidak merangkap bekerja di sekolah lain. Tujuannya, Kepala Sekolah bisa memimpin secara intensif dan kelak bisa menandatangani STTB. Jika SMA Kerabat mencapai jenjang Akreditasi “Diakui”.

Hendaknya mulai saat ini SMA Kerabat mencari guru tetap yayasan, disesuikan dengan kebutuhan. Untuk kepentingan itu, Yayasan Kerabat mengangkat Bapak Sugeng Saputra sebagai Kepala SMA Kerabat dengan Surat Keputusan No.5/K/Kpt/Krb II/1979 tanggal 25 Februari 1979 dan berlaku mulai tanggal 1 Maret 1979. Dengan demikian Bapak Wagiman bisa penuh memimpin SMP Kerabat 36 Gombong dan Bapak Sugeng Saputra juga bisa penuh memimpin SMA Kerabat II Gombong.

Pada tanggal 1 Januari 1976 sekolah mulai berdiri dengan nama SMA Kerabat II Gombong dibawah asuhan Yayasan Kerabat Pusat Jawa Tengah. Pada tanggal 1 April 1978 SMA Kerabat II Gombong berganti nama menjadi SMA PGRI Gombong dibawah asuhan Lembaga Pendidikan PGRI. Pada tanggal 20 Juli 1978, SMA PGRI Gombong kembali nama menjadi SMA Kerabat II Gombong, karena pada waktu itu menerima piagam sekolah sebagai tanda pengesahan sekolah swasta terdaftar dengan Nomor 153/XXII/4A/78 tanggal 1 April 1978 nama SMA Kerabat Gombong. Disamping itu SMA Kerabat juga mendapat nomor  statistik sekolah : 304030219007 dan DSS 1979.

Pada tanggal 16 Juli 1979 semua Sekolah Kerabat diambil alih oleh KAKANWIL Dep & K Jateng (Drs.Sudarsono) diserahkan penuh kepada Yayasan Purnama untuk di kelola sebagaimana mestinya. Sejak tanggal 16 Juli 1979 masyarakat tidak lagi menyebut lagi nama SMA Kerabat, melainkan dengan nama SMA Purnama Gombong. Sejak sekolah bernama SMA Purnama Gombong kepemimpinan di pegang oleh Bapak Sugeng Saputra diasuh oleh Ketua Yayasan, Mbah Marto Harsono dan dibina pleh Bapak Subagio serta Ibu Koesiptijah,B.Sc sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri Gombong.

Sampai reuni siswa Purnama ini terjadi, yaitu pada tanggal 30 Mei 1978 SMA Purnama berkembang dengan baik. Selanjutnya, sebagai para pendiri SMA Purnama,tinggal empat orang, yang pada permulaanya berjumlah tujuh orang dengan kondisim sebagai berikut :  Bpk Drs.Suryono, pindah ke Jakarta, Bpk.Drs Sudarman, meninggal dunia (alm) dan Bpk.Drs Susilo Supardo juga meninggal dunia (alm). Jadi personalia para pendiri SMA Purnama secara resmi adalah : H.Marsito Hadiraharjo,BA, Drs.H Slamet Prawiroatmojo, Drs.Krismanto, Eddi Sugiono.

Maju Mundurnya SMA Purnama Gombong

Dibawah kepemimpinan Bapak Sugeng Saputro sebagai Kepala Sekolah pada waktu itu, telah menghasilkan satu unit Gedung SMA Purnama yang cukup untuk 16 kelas masuk pagi dan siang. Pembangunan gedung tahap pertama ini dilengkapi dengan laboratorium Kimia, Fisika dan Biologi. Pada bulan Februari 1984 seluruh siswa telah meninggalkan Gedung SMA Purnama di Jl.Merbabu, Wero,Gombong. Dalam tahun itu juga segera dipasang listrik 2.000 watt, dipersiapkan untuk penerangan kelas, untuk laboratorium, dan untuk alat-alat ketrampilan.

Itu semua bisa beres karena mendapat pinjaman uang dari BRI sebesar 30 juta rupiah, dan telah lunas dikembalikan berangsur pada tahun 1986. Segala sarana ketrampilan telah beres dalam bentuk laboratorium, mesin ketik dan bahkan drum band, yang sangat menggemparkan masyarakat, SMA Purnama tenar, dan mendapat julukan SMA Negeri II Gombong pada waktu itu.

Sejak berdiri tahun 1976, SMA Purnama Gombong pinjam guru dari SMA Negeri Gombong sebagai guru tidak tetap. Guru yang pertama memberi bantuan mengajar waktu sekolah mulai berdiri, disebut guru perintis, pengurus perintis dan guru perintis, selalu dibantu oleh TU dan Pembantu TU perintis. Jika sampai terjadi skolah kekurangan Guru Perintis, maka kekurangan tersebut disis oleh Guru Penerus. Kemajuan SMA Purnama Gombong dan simpatisan masyarakat timbul karena jasa guru-guru negeri dan pembinaan Kepala SMA Negeri Gombong dengan segala fasilitasnya.

Selanjutnya atas pembinaan Pengawas Bidang PMU yang menyatakan, bahwa : Sekolah yang ingin maju harus mencari guru tetap yang cukup baik dari Yayasan Purnama maupun dari bantuan. Samapai akhirnya, SMA Purnama Gombong telah memiliki tenaga guru yang berasal dari keberhasilan guru-guru perintis,antara lain : Drs.Kancono, Sri Mulyati,BA, Dra.Supartini, Drs.Taufan Purwanto Yudha Ugi, Narilla Utami,BA, berarti SMA Purnama Gombong telah bisa menikmati keberhasilannya sendiri.

SMA Purnama Gombong mendapat nama yang baik menurut penilaian warga masyarakat maupun pemerintah, pembangunan gedung dan sarana-sarana yang lain termasuk cepat dan berhasil juga dalam hal administrasi. Dari penilaian komponen yang ada, SMA Purnama Gombong mencapai tingkat “Diakui” jenjang akreditasi “Diakui” tersbeut, dinyatakan dalam SK Dirjen Diksdasmen No.665/C7/Kep/1.83 tanggal 30 Desember 1986. SMA Purnama kerap menerima subsidi sarana-sarana pendidikan dari pemerintah. Dan juga bantuan guru dan kepala sekolah.

Pada tahun 1986 SMA Purnama telah memberikan tanda-tanda berubah, yaitu sarana pendidikan makin lengkap (gedung, laboratorium,alat ketrampilan, buku paket), mulai banyak pelamar pekerjaan (sarjana muda, sarjana IKIP), perkembangan jumlah kelas dan siswa (17 kelas), penerapan kurikulum ’84, makin aktif jelas dan positif. Hadirnya Kepala Sekolah Negeri (DPK) (Bpk.Eddi Sugiono menggantikan Bpk.Sugeng Saputro). Juga hadirnya guru-guru negeri (DPK), yaitu : Mastar Jepa , S.Pd (Alm), Drs.Supriyanto, Drs.Sukimin (DPK dari SMA Negeri Kebumen), Dra.Retno Linawati (pindah SMP 4), Farida Sulistyowati (pindah SMP Sempor), Rochayati (Alm).

Berikut data maju mundurnya perolehan siswa SMA Purnama Gombong, Tahun 1978/1979 statusnya menginduk di SMA N Kebumen jumlah peserta EBTA 60 siswa yang berhasil lulus 42 siswa sehingga prosesntase 70%, tahun 1979/1980 menginduk SMA N Kebumen, peserta EBTA 86, lulus 74 siswa prosentase 86%. Tahun 1980/1981 menginduk di SMAN Gombong peserta EBTA 157, lulus 143, prosentase : 91,45%, tahun 1981/1982 menginduk di SMAN Gombong peserta EBTA 115, lulus 100, prosentase 86,9%, tahun 1982/1983 menginduk di SMAN Gombong peserta EBTA 196, lulus 180, prosentase 91,75%, 1983/1984 mandiri, peserta EBTA 251 lulus 243, prosentase : 95,6%, 1984/1985 mandiri,peserta EBTA 240 lulus 203 prosentase : 84%, 1985/1986 mandiri,peserta EBTA 343,lulus 340,prosentase 99,33%

Yayasan dan Pembinaannya

Yayasan dibentuk dan didirikan oleh Badan Pendiri Yayasan, nama yayasan : Yayasan Purnama Dep.P & K (Purna Usaha Tama Departemen P & K). Nama pendiri yayasan : Drs.Sudarsono, berdiri waktu masih menjabat sebagai Kepala Perwakilan Dep. P & K Jawa Tengah, sebagai wakil pendiri Drs.Roesadi, tugas pendiri sebagai penasehat yayasan.

Tugas Ketua Yayasan, mengadakan pembinaan semua sekolah yang dikuasai, dalam bidang : pengajaran dan pendidikan, penanda tangan surat-surat keluar (hubungan dan perijinan). Berusaha mencairkan dana untuk pembangunan/rehab dana untuk kesejahteraannya. Tetapi kenyataannya, yayasan tersebut belum pernah memberi dana kesejahteraan untuk sekolah-sekolah yang dibiannya, tetapi justru menggunakan hasil RAPBS dengan prosentase : 1.68 % untuk (tidak jelas peruntukannya-red) dan 2.22% untuk (tidak jelas peruntukannya-red). Yayasan tidak memiliki Piagam SMA Purnama, malahan yang dimiliki Piagam Yayasan Kerabat. Piagam yayasan Kerabat : Piagam SMA Kerabat tetap diterima, agar mendapat izin untuk mengadakan ujian sendiri. Menetapkan Surat Keputusan untuk personalia dalam kekuasaannya (pembinaannya).

Daftar urutan Ketua Yayasan Purnama berserta Kepala Sekolah SMA Purnama Gombong berdasar urutannya : Yayasan Pertama (ke-1), Ketua : Simbah  Martoharsonom Kepala Sekolah Bpk.Wagiman. Yayasan kedua (ke-2),Ketua : Simbah Martoharsono, Kepala Sekolah Bpk.Sugeng Spautro, Yayasan ketiga (ke-3). Ketua Drs.H Sudarsono,Kepala Sekolah Bpk.Eddi Sugiono, pada periode ini guru-guru negeri di kembalikan semua, guru pelamar diterima semua siswa masuk pagi. Timbul konflik antara KASEP SMA Negeri dan Bapak Eddi Sugiono. Ketua Yayasan Bapak Drs.H Sudarsono adalah pensiunan Kepala Kantor wilayah Dep P & K Jawa Tengah. Beliau juga yang mengambil alih semua sekolah Kerabat “Purnama” dan diserahkan kepada Yayasan Purnama untuk dikelola sebagaimana mestinya. Yayasan ke empat (ke-4), Ketua Drs.Wahyudi, Kepala Sekolah Drs.H.Slamet Prawiro Atmojo, jumlah kelas sampai mencapai tujuh kelas. Pribadi, bersifat ingin mengadakan reformasi, memberi SK para pendiri, berhati keras/disiplin, sering mencela cara kerja guru, sering memarahi guru.

Yayasan ke lima (ke-5), Ketua H.Moh Djarot, Kepala Sekolah Drs.Sukiman, Guru DKP diangkat oleh yayasan tanpa NIP. Banyak menyimpang aturan dan meninggalkan tata tertib sekolah. Ketua Yayasan dan Kepala Sekolah pada periode ini paling tidak maju, sangat mundur tata laksananya. Masyarakat semakin tidak percaya kepada SMA Purnama Gombong. Yayasan dan Kepala Sekolah pada periode ini melaksanakan strategi yang paling buruk, strategi siswa pada tahun pelajaran 20112012, untuk siswa kelas X sebanyak 11 siswa, kelas XI sebanyak 5 siswa, kelas XII sebanyak 11 siswa,sehingga jumlah siswa secara keseluruhan saat ini sebanyak 27 siswa.

Untuk siswa kelas XII, waktu ujian medatang hanya 11 siswa, tidak mencapai satu ruang. Lokas/ruang sekolah saat ini semakin banyak yang rusak, tidak bisa merehab, salah satu ruangan SMA Purnama digunakan untuk gedung SMK Purnama. Padahal SMK Purnama sudah punya gedung sendiri. * (ratman)