JAKARTA (PP) - Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sama sekali tidak mempunyai perhatian terhadap upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah. Akibatnya upaya pemberdayaan yang dilakukan masyarakat secara mendiri semakin tenggelam dalam putaran hiruk pikuk isu persoalan politik maupun hukum yang tidak pernah selesai.
"Repotnya lagi, media massa juga cenderung tidak tertarik untuk mengekspos isu pemberdayaan karena dianggap tidak seksi dan tidak eye catching. Dalam kondisi seperti ini pemerintah, dalam hal ini Presiden melalui menteri-menterinya harus mengambil peran agar isu pemberdayaan muncul ke permukaan," kata budayawan, M Sobary di Cikini, Jumat (21/10) konferensi pers Kusala Swadaya, Penghargaan Tingkat Nasional untuk Mendorong Kewirausahaan Sosial yang digelar lembaga kewirausahaan sosial Bina Swadaya.
Dikatakan Sobary, masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk mandiri, bahkan memandirikan orang lain mestinya mendapat apresiasi dari pemerintah. Tapi hal itu sama sekali tidak dilakukan oleh pemerintah. Sobary juga menyatakan keheranannya, para menteri mampu menyumbang partai politik hingga milyaran rupiah, namun tidak sanggup memberi penghargaan kepada warga yang mandiri.
Meski demikian, Sobari mengajak masyarakat tidak frustrasi namun justru semakin menguatkan diri untuk tetap mandiri.
"Sejak tahun 2007 kita bicara soal pemberian penghargaan kepada mereka yang aktif di bidang pemberdayaan, tapi ya sampai sekarang tidak ada gaungnya. Mulai dari DPR hingga menteri diam semua. Bagi saya, tidak ada presiden, tidak ada menteri atau wakil menteri, Indonesia tetap eksis karena bangsa ini sebenarnya sangat mandiri," katanya.
Sobary pun memberi apresiasi kepada lembaga social enterpreunership atau kewirausahaan sosial seperti Bina Swadaya yang memberi Kusala Swadaya atau penghargaan swadaya kepada aktivis maupun lembaga yang mendukung pemberdayaan masyarakat.
Hal yang sama diungkapkan oleh praktisi usaha Sandiaga Uno. Menurutnya pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi melalui keuangan mikro sangat penting. Bahkan dalam masa krisis ekonomi tahun 1998 sektor ekonomi mikro ini yang sanggup bertahan. "Saat krisis ekonomi para konglomerat justru berlomba lomba minta perlindungan pemerintah. Mereka juga ngemplang pajak bahkan minta bailout. Hal itu tidak terjadi pada 52 juta pelaku ekonomi mikro. Ironisnya sektor ekonomi mikro ini justru diabaikan," kata Sandi.
Ia juga meyakini, jika krisis Eropa yang terjadi saat ini berdampak pada perekonomian Indonesia, sektor ekonomi mikro akan sanggup bertahan.
Sementara itu pendiri lembaga kewirausahaan sosial Bina Swadaya Bambang Ismawan mengatakan lembaganya mempunyai sejarah panjang mulai awal kemerdekaan hingga sampai saat ini. "Dulu kita punya donor tapi sejak 1999 kami mandiri dengan mengembangkan sejumlah unit usaha. Nilai yang ditanamkan adalah nilai kewirausahaan sosial. Artinya, keuntungan yang diperoleh lembaga tidak diperuntukkan bagi pemegang saham, melainkan untuk memajukan program-program pengembangan masyarakat. "Melalui Kusala Swadaya ini kami ingin memberikan penghargaan kepada mereka yang telah berinisiatif dan kreatif melakukan upaya-upaya peningkatan keberdayaan masyarakat," katanya. Menurut rencana Kusala Swadaya akan diberikan kepada para pemenangnya pada tanggal 27 Oktober mendatang. (ratman/BS)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar