Setelah Neneng Pulang

 by Bambang Soesatyo
Anggota Komisi III DPR RI
bambangsoesatyo@yahoo.com

NENENG Sri Wahyuni sudah kembali. Kini, waktunya mempercepat penyelesaian kasus-kasus korupsi yang melibatkan para tokoh penting maupun rekan-rekan mereka yang namanya sudah disebut-sebut selama ini. Lagi-lagi, KPK dituntut memberi bukti bahwa pisau hukum Indonesia masih tajam.

Sebagai negeri hukum, bangsa ini telah dibuat malu karena sistem hukumnya gagal menuntaskan kasus-kasus korupsi skala besar yang nyata-nyata melukai rasa keadilan rakyat. Sejumlah kasus korupsi yang melibatkan oknum di seputar lingkar dalam pusat kekuasaan selalu gagal dituntaskan. Publik akan menjadikan contoh kasus Bank Century dan kasus mafia pajak sebagai bukti kegagalan sistem hukum.

Bukanlah mengada-ada jika kegagalan sistem hukum menuntaskan dua contoh kasus tadi masih melukai rasa keadilan rakyat. Rakyat pun paham bahwa ada upaya membodoh-bodohi khalayak dengan berbagai argumentasi tentang teori dan sistem hukum. Namun, rakyat curiga bahwa oknum-oknum di pusat kekuasaan bisa dibuat imun di hadapan sistem hukum berkat tekanan politik, memanipulasi dan merekayasa konstruksi kasus, sampai dengan barter atau sandera menyandera.

Saat ini, ketajaman pisau hukum Indonesia sedang dan terus diuji oleh kasus suap dalam proyek Wisma Atlet di Palembang dan poyek fasilitas olahraga Hambalang di Bogor. Keterlibatan oknum-oknum di lingkar dalam pusat kekuasaan pada dua kasus ini justru diungkap oleh Nazaruddin sendiri. Nama ini bukan sosok sembarangan. Sebab, dia sesungguhnya berasal dari lingkar dalam pusat kekuataan itu sendiri. Jadi, soal akurasi informasi Nazaruddin jangan buru-buru dimentahkan. Apalagi, dia lantang merinci angka-angka dan aliran dana.Sosok lain yang selama ini diduga juga punya catatan detil tentang pihak-pihak yang terlibat, aliran dana serta rincian angka-angkanya adalah Neneng Sri Wahyuni, istri Nazaruddin. Sebab, Neneng juga menjabat Direktur Keuangan Grup Permai. Setelah sekian lama bersembunyi di negeri orang, Neneng akhirnya memutuskan pulang untuk menjalani proses hukum. Wanita ini sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek PLTS, Kemennakertrans. Tahun 2008, Neneng diduga berperan sebagai perantara proyek PLTS senilai Rp 8,9 miliar itu. KPK mencatat kerugian negara sebesar Rp 3,8 miliar dalam proyek itu. Nazaruddin juga menyebut rekan-rekannya terlibat dalam kasus ini. Sudah berbulan-bulan kasus ini menjadi perhatian seluruh rakyat Indonesia. Maka, pertanyaannya, setelah Neneng pulang kampung, apa yang akan dan bisa dilakukan KPK? Jelas, hanya KPK yang paling tahu. Tetapi, rakyat berharap KPK tidak membuang-buang waktu lagi. Jangan lagi terperangkap dalam debat kusir yang tidak produktif. Sudah pasti akan ada upaya intervensi. Kita berharap Abraham Samad Dkk berani menangkal intervensi itu.Sebagai Direktur Keuangan Grup Permai, bisa dipastikan Neneng paling tahu dan memiliki catatan yang sangat lengkap tentang aliran dana serta besarannya. Selama ini, sudah beredar informasi bahwa sebagian dana diterima oleh oknum-oknum berada di lingkar dalam pusat kekuasaan. Dari asumsi ini, tak ada salahnya jika KPK menawarkan kepada Neneng untuk menjadi justice collaborator.

Kepulangan Neneng harus dimanfaatkan KPK untuk mempercepat penanganan kasus Wisma Atlet dan kasus Hambalang. Masyarakat sudah mengerti dengan sendirinya bahwa kedua kasus itu tidak boleh berhenti pada Nazaruddin, Neneng, Angelina sondakh atau Mindo Rosalina. Ada oknum penguasa di belakang mereka semua. KPK harus mau dan berani mengungkap keterlibatan serta peran mereka pada kedua kasus itu.

Oleh karena kedua kasus itu melibatkan oknum-oknum di lingkar dalam pusat kekuasaan, keberanian dan keberhasilan KPK menuntaskan dua kasus ini akan menumbuhkan efek jera yang luar biasa. Kekuasaan berikutnya tentu akan berpikir seribu kali untuk memanipulasi anggaran pembangunan.

Kejahatan Luar Biasa

KPK seyogyanya memberi perhatian ekstra pada kasus penganggaran proyek Hambalang. Proses penganggaran proyek Hambalang yang penuh misteri adalah skandal bernuansa kejahatan kerah putih. Sangat memprihatinkan karena skandal baru ini lagi-lagi dilakukan oleh para pembantu Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Presiden seharusnya merasa dipermalukan oleh skandal ini. Sebab, kabinetnya layak dinilai amatiran. Soalnya, jika ada kementerian yang berani merealisasikan sebuah proyek tanpa mengikuti mekanisme penganggaran yang benar -- sebagaimana diatur oleh undang-undang (UU) -- berarti menteri bersangkutan terang-terangan melanggar undang-undang.

Pertanyaannya adalah Apa motif si menteri? Idealnya, presiden memerintahkan penegak hukum untuk menyelidiki skandal ini. Ini persoalan serius karena menyangkut kredibilitas kabinet dan pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan negara. Faktanya, beberapa anggota Komisi X DPR yang berkaitan dengan masalah proyek Hambalang tidak memiliki informasi yang cukup, tidak tahu proses perencanaan dan penganggaran, termasuk penetapan proyek ini sebagai program multi years. Banggar DPR pun tidak pernah membicarakan dan menyetujui anggaran proyek Hambalang. Penganggaran proyek ini berbau kejahatan kerah putih karena terungkap bahwa tidak semua anggota Komisi X DPR ikut membahas anggaran proyek itu. Hanya sebagian anggota Komisi X DPR yang mendapat rincian data anggaran proyek Hambalang.

Berarti, mekanisme penganggarannya tidak transparan. Maka, pertanyaannya adalah apa yang harus ditutup-tutupi saat membahas anggaran proyek Hambalang?

Karena itu, Presiden SBY. Ketua DPR Marzuki Alie serta para wakil Ketua DPR, harus merespons misteri penganggaran proyek Hambalang. Sudah ada indikasi terjadinya penyimpangan mekanisme dan pelanggaran UU dalam Proses penganggaran proyek ini

Masalahnya menjadi sangat serius, karena kejahatan ini diduga melibatkan para pejabat tinggi pada tingkat kementerian. Itu sebabnya, Presiden, Ketua DPR dan para wakil Ketua DPR tidak boleh minimalis menyikapi kasus ini. Indikasi permasalahan yang berkait dengan wewenang pimpinan DPR adalah pengakuan bahwa Komisi X DPR tidak mengetahui dan tidak pernah membahas pembengkakan anggaran sampai Rp 1,2 triliun. Ada juga pengakuan lain yang menyebutkan Komisi X DPR memang membahas pengganggaran proyek Hambalang, tetapi tidak semua anggota komisi dilibatkan. Berarti, mekanisme dan etika kerja Komisi X DPR sudah berjalan tidak fair, karena ada yang ingin ditutup-tutupi.Kesimpangansiuran tentang fungsi dan peran Komisi X DPR dalam kasus ini saja sudah menggambarkan adanya masalah besar dan prinsipiil. Karena itu, pimpinan DPR tidak bisa hanya menunggu, melainkan harus pro aktif. Minimal, pimpinan DPR bisa membentuk satuan tugas internal untuk menyelidiki masalah ini. Sikap pro aktif dan temuan-temuan pimpinan DPR setidaknya dapat membantu kelancaran penyelidikan KPK.Demikian pula dengan Presiden SBY. Tentu saja Presiden harus menjadikannya sebuah persoalan yang serius jika ada kementerian berani merealisasikan sebuah proyek tanpa mengikuti mekanisme penganggaran proyek yang benar, sebagaimana diatur oleh undang-undang (UU). Berarti menteri bersangkutan terang-terangan melanggar UU. Menteri itu pembantu presiden. Kalau ada menteri yang melanggar UU, presiden tidak bisa begitu saja cuci tangan. Apalagi menuding partai lain lebih korup.

Maka, mengingat realisasi proyek hambalang melibatkan wewenang beberapa menteri, respons presiden atas kasus ini idealnya ditunjukan dengan memanggil dan meminta keterangan dari para menteri itu. Misalnya, dari Menpora dan Menteri Keuangan, Presiden bisa meminta penjelasan mengenai proses penganggaran Proyek Hambalang.

Dan, kalau benar Komisi X DPR tidak tahu atau belum menyetujui besaran anggaran proyek itu, Presiden tentunya harus mempertanyakan apa yang sesungguhnya sudah terjadi dalam proses penganggaran proyek Hambalang. Keterangan yang didapat presiden pun dapat membantu KPK menyelidiki kasus ini.

Bagaimana pun, misteri penganggaran proyek Hambalang memperburuk citra DPR dan pemerintah. Model kasus seperti penganggaran Proyek Hambalang yang serba misterius itu belum pernah terjadi dalam sejarah penganggaran proyek pembangunan di negara kita. Kalau presiden dan pimpinan DPR minimalis, kredibilitas DPR dan pemerintah bakal hancur karena rakyat akan menilai semangat mewujudkan good governance tak lebih dari pepesan kosong.(*)

Pondok Pesantren LMI, Komitmen Mewujudkan Generasi Qu’rani

KOTABUMI,Parahyangan Post - Liberalisasi dunia pendidikan, menjadi problematika bagi warga masyarakat, terutama bagi kalangan yang kurang mampu, hal ini terkait mahalnya biaya untuk memasukan sekolah putra/putrinya. Maka tidak jarang anak-anak yang memiliki prestasi cukup gemilang dari kalangan kurang mampu, tidak bisa melajutkan pendidikannya. Padahal mereka adalah generasi bangsa, penerus tegaknya NKRI dan kader umat. Inilah buruknya sistem kapitalis, dimana dunia pendidikanpun lebih menitik beratkan sisi bisnisnya. Sementara pemerintah (penguasa-red) sebagai pemilik otoritas yang seharusnya memikul tanggung jawab ini, masih belum mampu memenuhi harapan masyarakat.

Salah satu pesantren yang memiliki kepedulian dan tetap komitmen terhadap pendidikan bagi kalangan kurang mampu, adalah Pondok Pesantren Terpadu Liga Muslim Indonesia, yang berlokasi di Kota Bumi Lampung Utara. Dari hari kehari perjalanan Pondok Pesantren yang didirikan sejak 01 Januari 2007 ini terus mengalami perkembangan dan kemajuan.

Salah satu keisitimewaan Pondok Pesantren Terpadu Liga Muslim Indonesia ini, dengan segala keterbatasan yang dimilikinya, tetap berkomitmen untuk memberikan pendirikan gratis dan layak untuk kaum yang kurang mampu, dari sisi ekonomi. Hal ini semata-mata untuk memberikan konstribusi pada dunia pendidikan di Indonesia dan kemajuan ummat muslim pada khususnya.

Saat ini Pondok Pesantren Liga Muslim Indonesia mengelola pendidikan mulai dari tingkat TK/RA, SD, MTs, dan MA, semua biaya seperti SPP, Sumbangan Pendidikan, Biaya makan/minum dan pakaian,serta lain-lainnya gartis, sepenuhnya ditanggung pihak Pesantren dan ini berlaku untuk semua tingkatan.

Menurut Risman Suwandi,SPd, selaku Kepala Pondok Pesantren Liga Muslim Indonesia, Kotabumi Lampung Utara, banyak anak yang kurang mampu dari sisi ekonomi, ingin melanjutkan pendidikannya paling tidak sampai mereka lulus jenjang SLTA, namun karena mahalnya biaya pendidikan, pada akhirnya mereka putus sekolah,I ni tanggung jawab kita bersama, untuk mengentaskan keterpurukan umat,”tegas Risman.

Lebih lajut Risman Suwandi juga mengatakan, bahwa inilah motivasi kami para perintis Pondok Pesantren Liga Muslim Indonesia, untuk ikut berpartisipasi dan berkonstribusi bagi bangsa, negara dan agama, terutama dalam hal pendidikan bagi ummat muslim. Pada perjalanannya, lanjut Risman Pondok pesantren Liga Muslim Indonesia terus berinovasi, diantaranya membuka program praktek wirausaha yang sedang gencar dijalankan saat ini. Program ini diharapkan mampu memberikan edukasi kepada para santri untuk dapat terjun didunia usaha sejak masih duduk di kursi sekolah, dan ketika mereka lulus, kembali ke rumah dan terjun ditengah masyarakat, mereka sudah terbiasa untuk menjadi seorang enterpreneur nantinya.

“Selain Pondok Pesantren Liga Muslim Indonesia, kami juga mengeloal RA Taqwa Liga Muslim Indonesia, dan terus terang RA Taqwa Liga Msulim ini, merupakan kebanggaan masyarakat Bernah Mulang Maya Kotabumi Selatan, karena  RA Islam ini adalah RA yang pertama kali berdiri di Desa Bernah, sejak tahun 2001, dan sampai saat ini terus mengabdi untuk kepentingan masyarakat,”jelas Kepala Pondok Pesantren Liga Muslim Indonesia.

Senada dengan Risman Suwandi, S.Pd, Kepala seolak RA Taqwa LMI Desa Bernah, Kotabumi Selatan, Siti Mukhlisin,S.Pdi, berharap kedepan lembaga pendidikan yang diasuhnya akan terus berupaya untuk lebih baik lagi, menambah berbagai inovasi. Tantangan zaman semakin berat sehingga diperlukan adanya jaringan yang kuat, semangat dan sifat isitiqomah bagi para pengsuhnya,sangat dibutuhkan. Dengan demikian, harapan dan cita-cita untuk menjadikan generasi Qur’ani, demi menggapai Ridho Allah SWT, akan terwujud. (adv/ratman)

Kekerasan Terhadap Wartawan Masih Marak

JAKARTA,Parahyangan Post -  Insiden pemukulan terhadap wartawan oleh anggota Marinir di Padang, Sumbar, semakin menambah panjang deretan kekerasan yang dialami awak media. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mengecam kondisi ini.

"AJI mengecam berbagai kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia," tulis AJI dalam siaran pers yang diterima redaksi, Rabu (30/5/2012).

Sejak bulan Januari hingga Mei ini, sedikitnya telah terjadi 20 kekerasan yang dialami oleh jurnalis. Para pelakunya meliputi oknum polisi (5 kasus), anggota DPRD (3), PNS (3), oknum TNI (2), Ormas (2), Organisasi Kemahasiswaan (1), massa (2), satpam (1), dan orang tidak dikenal (1).

"Kasus kekerasan terhadap jurnalis selalu berulang karena negara melalui aparat penegak hukum terus melakukan praktik impunitas yang membuat para pelaku tidak tersentuh hukum," papar Koordinator Divisi Advokasi AJI, Aryo Wisanggeni G.

Penertiban 'pondok maksiat' di Padang, Sumbar, pada Selasa (29/5), berlangsung ricuh. Saat itu, sejumlah Satpol PP dan warga tengah menertibkan bangunan liar yang diduga dijadikan tempat mesum. Penertiban itu pun diliput sejumlah wartawan. Namun tak diketahui sebabnya, Marinir melabrak wartawan dan merampas memory card, kamera, dan lain-lain.

Sebelumnya ada juga kasus yang dideritya jurnalis Batam TV, Bagong Sastra Negara, yang dirampas kameranya saat meliput kelangkaan BBM. Ada juga perlakuan yang diderita wartawan Harian Bongkar, Darwis Yusuf, yang dibacok oleh Kadis Perikanan Lampung Utara.

AJI pun mendesak supaya polisi menindak pelaku kekerasan tersebut. AJI juga menuntut supaya pelaku itu diadili. (ratman/sp)

BNPB Jalin Kerjsama dengan Uni Eropa

JAKARTA,Parahyangan Post– Bertempat di kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dibilangan Juanda, Jakarta Pusat,Rabu (07/06),diadakan pertemuan antara Delegasi Uni Eropa dan BNPB.

Pertemuan tersebut,sebagai tindak lanjut pertemuan hasil Plan of Action to Strengthen the ASEAN-EU Enhanced PartnershiP yang dilakukan bulan April lalu, di Brunei Darussalam.

Delegasi Uni Eropa yang dipimpin oleh Mr.Stavros Petropoulos selaku Policy Advisor for Crisis Response and Operational Coordination dari Uni Eropa Pusat dan 7 (tujuh) anggota delagasi lainnya dari Brussel dan Jakarta,mengunjungi kantor BNPB, di Jalan Ir. H. Juanda, No. 36.

Pertemuan tersebut diterima oleh Sekretaris Utama, Ir. Fatchul Hadi, Dipl,H.E., didampingi oleh Kepala Biro Hukum dan Kerjasama, Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas, dan Direktur Tanggap Darurat. 

Uni Eropa dan BNPB memandang perlu untuk melakukan kerjasama bilateral yang konkrit, antara lain meliputi ; Real time information/data, Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara TNI dan Sipil, Meningkatkan kapasitas BPBD Provinsi dan Kab/Kota khususnya terkait Pusdalops, Meningkatkan kapasitas dalam rencana master plan penanggulangan gempa dan tsunami di pantai barat pulau Sumatera, Jawa dan Bali

Selain itu, Uni Eropa juga mengundang pejabat BNPB untuk meninjau situation room Uni Eropa dan dilanjutkan melihat situation room di Italia.  (ratman/pp)

Ancol hadirkan Seminar Lingkungan Hidup

JAKARTA,Parahyangan Post  - Sebagai perusahaan yang mencintai lingkungan, PT Pembangunan Jaya Ancol juga aktif dalam menghadirkan Seminar-seminar tentang Lingkungan Hidup. Kali ini Ancol mengusung tema seminar “Mewujudkan Ancol Green Company Melalui Regulasi & Budaya Perusahaan” pada Kamis, (7/6/2012) di Candi Bentar, Putri Duyung Ancol.

Dalam seminar ini hadir juga beberapa pembicara yang ahli dalam bidang lingkungan yaitu Deputi MENLH Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ir. Ilyas Asaad. MP dan Staf Ahli Perseroan Bidang Budaya Perusahaan, Ir. Palgunadi T. Setyawan.

“Insya Allah Ancol Taman Impian akan menjadi Green karena kita semua bergikir Green” kata Staf Ahli Perseroan Bidang Budaya Perusahaan, Ir. Palgunadi T. Setyawan saat seminar “Mewujudkan Ancol Green Company Melalui Regulasi & Budaya Perusahaan” di Candi Bentar, Putri Duyung Ancol Kamis, (7/6/2012).

Dalam seminarnya Ancol Taman Impian yang merupakan perusahaan yang mencintai lingkungan bertekad untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan mengenai lingkungan tingkat daerah, pusat, serta regional. Ancol juga mengupayakan pencegahan pencemaran lingkungan serta mendukung program lingkungan global dalam kegiatan-kegiatan ramah lingkungan. Seperti kegiatan efesiensi energi dan sumber daya alam serta pengembangan energi alternatif. (ratman)

Sayembara Tulisan "Palestina Merdeka" Berhadiah ke Masjid al Aqsha

JAKARTA – Panitia International Conference for The Freedom of Al-Quds and Palestine (ICFQP) bekerjasama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya Jakarta, menggelar Sayembara Penulisan Artikel bertema “Menyongsong Kemerdekaan Palestina” dengan sub tema: Nasib Masjid Al-Aqsha, Penjajahan Zionis atas Palestina, dan Spirit Kongres Asia Afrika 1955.

Peserta sayembara meliputi: Umum, Mahasiswa, Wartawan hingga pelajar (SMU/sederajat). Adapun judul tulisan bebas sesuai dengan tema.  Tulisan yang disayembarakan merupakan tulisan asli karya sendiri, bukan saduran (copy paste), dan bukan pula hasil plagiat.

Untuk kategori Umum, Wartawan dan Mahasiswa, tulisan pernah dimuat di media massa (cetak, radio, televisi) edisi Juni 2012. Lampirkan kopi tulisan di media massa atau rekaman siaran radio/televisi. Adapun untuk kategori pelajar, tulisan diutamakan pernah dimuat di media massa (cetak atau online/web atau blog). Lampirkan kopi tulisan di media massa dan sebutkan alamat website/blog.

Ketentuan sayembara lainnya adalah setiap peserta boleh mengirim lebih dari satu judul tulisan. Tulisan yang bisa diikutsertakan dalam sayembara adalah semua bentuk tulisan selain Straight News (berita lempang). Bisa dalam bentuk laporan perjalanan, berita mendalam (depth reporting), analisis berita (news analysis), feature, kolom maupun opini.

Tulisan yang dikirim tidak sedang diikutkan dalam sayembara lain. Karakter tulisan, 1-5 spasi, A-4, Times New Roman 12, margin 4-4-3-3 cm, minimal 5 halaman. Lampirkan biodata singkat penulis, alamat lengkap, nomor telepon dan alamat email.

Seluruh artikel akan dipublish di www.elqudsconference.com setelah tahap seleksi oleh pihak panitia dan dewan juri. Adapun dewan juri terdiri dari para tokoh ulama, pakar kepalestinaan, aktivis pergerakan Islam, dan wartawan senior. Keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Juara penulisan sayembara akan diumumkan pada acara International Conference for The Freedom of Al-Quds and Palestine (ICFQP)  yang Insya Allah akan diselenggarakan di Hotel Savoy Homann, Jl. Asia Afrika Bandung, tanggal 4-5 Juli 2012. Panitia akan menghubungi para nominator untuk menghadiri penyerahan hadiah pada acara konferensi. Panitia akan menyediakan akomodasi dan konsumsi bagi para nominator selama dua hari konferensi di Bandung.

Bagi pemenang Sayembara akan diberi hadiah untuk katogori sebagai berikut: 1) Artikel Terbaik dengan Hadiah Utama: Paket Umrah plus Ziarah ke Masjidil Aqsha, dan hadiah uang tunai Rp. 5 juta, piagam serta trofi.

Untuk Kategori Umum/Wartawan/Mahasiswa: Juara I (uang tunai senilai Rp. 5 juta), Juara II (Rp. 4 juta), Juara III ( Rp 3 juta).  Sedangkan untuk pelajar (SMU/sederajat): Juara I (uang tunai senilai Rp. 3 juta), Juara II (Rp. 2 juta), Juara III ( Rp 1 juta). Masing-masing mendapatkan piagam dan trofi.

Naskah tulisan dikirim ke Panitia Sayembara Penulisan Artikel “Menyongsong Kemerdekaan Palestina” dengan email: sayembarapalestina@gmail.com, paling lambat 30 Juni 2012. (sumber : VOA-Islam)

LMI, Kembali Adakan Leadership Basic Training

JAKARTA,Parahyangan Post – Setelah sukses menyelenggarakan kegiatan Leadership Basic Training (LBT) pada libur sekolah tengah semester lalu. Kegiatan LBT yang berlangsung bulan Desember tahun lalu,diikuti oleh peserta sebanyak 60 siswa dan siswi, bertempat di Banjaran,Bandung,Jawa Barat.

Memasuki liburan tahun ini, Liga Muslim Indonesia (LMI), rencananya juga akan menggelar LBT kembali. Dimana untuk LBT kali ini merupakan LBT tahap II untuk tingkat provinsi.

Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi kepada siswa/i yang telah mengikuti kegiatan,bulan Desember lalu dan menginginkan kegiatan ini rutin diselenggarakan disetiap liburan sekolah.

“Hal ini sebagai bentuk komitmen Liga Muslim Indonesia,sebagai Ormas yang peduli dengan perkembangan anak dalam hal ini pelajar SMP-SMA sederajat agar mereka mampu mengembangkan bakat,sikap,mental,kreatifitas, dan ilmu pengetahuan sesuai dengan ajaran islam,”Jelas Al Barra Zulfikar, dari Div.Hubungan Antar lembaga DPP Liga Muslim Indonesia.

Lebih lanjut,lelakim yang biasa disapa Al Barra ini,juga menegaskan, pada liburan akhir semester tahun 2012 ini LMI akan mengadakan Leadership Basic Training di 3 (tiga) wilayah yakni Provinsi Lampung, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

Adapun lokasi penyelenggaraan untuk Wilayah Provinsi Lampung,lanjut Al Bara akan bertempat di Pondok Pesantren Liga Muslim Kota Bumi, Lampung dan akan berlangsung pada tanggal 16 - 21 Juni 2012, dengan jumlah peserta sebanyak 150 siswa/i. Sedangkan untuk provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat akan mengambil lokasi training yang bertempat di Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Nurul Yakin,  Cisarua, Bogor yang akan berlangsung pada tanggal 03 - 09 Juli 2012 dengan jumlah peserta sebanyak 250 siswa/i.

Melalui kegiatan ini kam,i berharap para peserta memiliki mental yang kuat serta mampu mengaplikasikan apa yang sudah mereka dapat dari kegiatan ini, agar berguna bagi dirinya maupun masyarakat luas pada umumnya.  

Liga Muslim Indonesia atau disingkat LMI, merupakan ormas yang memiliki komitmen pada gerakan Islam dengang berlandaskan Al Qur’an dan Sunnah, sebagai ormas LMI juga memiliki kepedulian kepada pembinaan terhadap generasi muda,terutama bagi para pelajar dan mahasiswa, untuk membentuk generasi muslim yang mandiri dan istiqomah. (ratman)