Pernyataan sikap GERakan BONGkar KKN

Melihat kondisi kereta api saat ini yang sangat memprihatinkan kami merasa harus bergerak. Meliat di media masa maupun menaiki kereta api sangatlah memprihatinkan, penumpang berdesakan tak karuan seperti “ikan pepes” jelas kereta api kita tidak ada rasa peduli akan penumpang nya, kenapa?

Apakah memang tidak ada profesionalisme managemen dalam mengoperasikan kereta api dalam hal ini pihat PT.KAI sebagai operator dan juga keputusan dan regulasi yang sangat tidak pas dalam hal ini pemerintah. Kereta api adalah sarana transportasi massal yang harus nya menjadi titik konsentrasi pemerintah dalam menanggulangi kemacetan dan dalam pengadaan sarana transportasi publik tapi minimnya rasa kepedulian terhadap penumpang yang membuat tidak maksimalnya sarana yang mendukung dalam perkeretaapian. Kita lihat saja KRL jabodetabek parah dan tidak layak karena terlalu over load dan jelas minim sarana, kereta yang katanya terus merugi karna mungkin kurang evisiensi dan ada indikasi KKN didalam nya khususnya PT.KAI balai Yasa Manggarai. Maka dari itu kami menuntut :

1. Adanya sebuah perbaikan didalam PT.KAI yang berdampak pada pengguna kereta api dan masyarakat, serta perbaikan perbaikan yang signifikan sehingga pengguna jasa kereta api tidak menjadi korban dan disalahkan selalu oleh karna pihak operator kereta api tidak memberikan fasilitas yang layak bagi pengguna jasa kereta api.

2. Keputusan KPPU terhadap GE Transportation dan PT.KAI terkait persekongkolan yang telah di vonis denda merupakan bukti telah terjadi selama bertahun tahun dalam pengadaan lelang barang, yang mengakibatkan kerugian uang negara . kami menuntut untuk diusut secara hukum karena ada indikasi KKN

3. Dana investasi 100M yang di investasikan ke PT.Optima Karya Cipta Mandiri (PT.OKCM) yang juga ada indikasi KKN dan indikasi konspirasi oleh oknum PT.OKCM dan direksi PT.KAI.

4. JUKLAK direksi tentang pedoman pengadaan barang dan jasa di PT.KAI terindikasikan peraturan yang dibuat untuk menutupi praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang telah terjadi bertahun tahun di lingkup pengadaan barang dan jasa di PT.KAI sehingga mengindikasikan JUSTIFIKASI sistemik untuk melakukan tindak KKN (contoh nya saat ini selain GE Transportation pengadaan 20 lokomotif CC 204,ada juga PT. Carbon & Electric, bedanya jika PT.C&E adalah spare part KRL). dan juga Implementasi keagenan sebagaimana juklak direksi cenderung kepentingan “ancish” bukan kompetensi karna itu diindikasikan menyalahi UU no.5 KPPU.

5. Pihak PT.KAI selalu merugi begitupun anak perusahaan nya tetapi dalam setiap program tidak memprioritaskan kepentingan pengguna kereta dan masyarakat seperti spare part, perawatan kereta, gerbong, keamanan kenyamanan penumpang, track kereta api dll yg bersentuhan dgn pengguna dan masyarakat tetapi karna lebih cenderung membelanjakan untuk fasilitas yang belum diperlukan dan bersifat tidak urgent.

6. KOPERASI adalah unit usaha kecil yang sifatnya dari anggota dan untuk anggota koperasi bukan nya untuk alat memperkaya diri sendiri, ada indikasi juga koperasi di lingkup Balai yasa manggarai juga digunakan oleh pihak tertentu untuk melakukan KKN. Pengadaan barang yang mengikut sertakan Koperasi dilingkup balai yasa manggarai juga merupakan suatu INDIKASI adanya tindakan KKN karna jelas adanya KONFLIK OF INTERES sekali lagi jelas siapa yang memesan barang (PT.KAI) dan siapa yang mengadakan nya (Koperasi yang isinya adalah pegawai PT.KAI dan pensiunan PT.KAI) dan hal tersebut membuat tidak sehatnya persaingan usaha yang berpengaruh pada mutu barang dan harga nya karna pasti dipertanyakan objektifitas nya. Maka dari itu kami menuntut untuk diperiksanya semua unit KOPERASI yang ada di balai yasa manggarai khususnya keuangan KAS koperasi yang milyaran tersebut diindikasikan tidak untuk kesejahteraan anggota nya.

7. Usut semua kasus yang terindikasikan penyelewengan, persekongkolan dan praktik KKN dalam pelelangan dan penunjukan langsung dalam pengadaan barang di PT.KAI UPT balai yasa manggarai. Tangkap dan adili.

GERakan BONGkar KKN mendorong pemerintahan yang bersih dari KKN dan juga Pemerintahan yang adil dan makmur untuk rakyat indonesia.

Jakarta, 25 Mei 2011

JULI PRIHATMOKO SYARIF HIDAYATULLAH

Ketua Kordinator Sekretaris koordinator