JAKARTA (Parahyangan Post) - Penyampaian pendapat
melalui demontrasi merupakan tindakan akhir bila pemerintahan tak amanah.
Demikian di ungkapkan Habib Umar Al
Hamid sebagai fasilitator silaturahmi
dan ramah tamah secara virtual bertema "Rakyat
Berdaulat Menolak Presidensial Threshold" yang diselenggarakan
oleh Aliansi Kekuatan Rakyat Berdaulat (AKRAB), Rabu (01/12/2021) di Jakarta.
Silaturahmi dan ramah tamah yang disertai diskusi tersebut
menghadirkan narasumber dan panelis, La Nyala M.Matalitti (Ketua DPD RI), Tamsil
Linrung (DPD RI), Prof Dr Eggi Sudjana (Pengacara), Dr.Fuad Bawazier (Mantan
Dirjen Pajak), Roudh Bahar (Alumni 212), Eko S (Ketua Partai Perkasa),
Hendrajit, Saurip Kadi (Purnwirawan TNI), Dr.Affandi Ismail (Ketua PB HMI MPO)
dengan moderator Aminudin (alumni 212).
Selain itu acara yang digelar sehari sebelum acara Reuni Akbar 212, juga dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional, seperti Amin Rais, Rizal Ramli, Silviana Murni, Leus Sungkarisma, Eda Nety, Suryati, Daud Poliraja, Muslim Arbi, dll.
Acara tersebut juga sekaligus untuk mencari titik temu terkait presidensial threshold atau ambang batas pencalonan persiden yang dinilai banyak kalangan saat ini, lebih banyak menguntungkan kepentingan oligarkhi dan mencederai demokrasi yang berpihak demi kepentingan rakyat.
Seharusnya ambang batas untuk kepemimpinan nasional dibuka seluas-luasnya bagi anak bangsa yang dinilai memiliki kapasitas terbaik untuk memimpin negeri ini. Selain itu ambang batas yang ada saat ini, belum mengakomodir kepentingan calon-calon pemimpin dari perwakilan di daerah.
(Mahdi/pp)
Selain itu acara yang digelar sehari sebelum acara Reuni Akbar 212, juga dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional, seperti Amin Rais, Rizal Ramli, Silviana Murni, Leus Sungkarisma, Eda Nety, Suryati, Daud Poliraja, Muslim Arbi, dll.
Acara tersebut juga sekaligus untuk mencari titik temu terkait presidensial threshold atau ambang batas pencalonan persiden yang dinilai banyak kalangan saat ini, lebih banyak menguntungkan kepentingan oligarkhi dan mencederai demokrasi yang berpihak demi kepentingan rakyat.
Seharusnya ambang batas untuk kepemimpinan nasional dibuka seluas-luasnya bagi anak bangsa yang dinilai memiliki kapasitas terbaik untuk memimpin negeri ini. Selain itu ambang batas yang ada saat ini, belum mengakomodir kepentingan calon-calon pemimpin dari perwakilan di daerah.
(Mahdi/pp)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar