Politik-Kilas Balik

Kilas Balik Politik SBY
Ketika itu, tahun 2001, di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, stabilitas politik dan keamanan betul-betul goyah. Di Jakarta, atau kota besar lainnya, ancaman perampokan, pembunuhan, atau pencurian, merajalela. Lampu merah (lampu lalu lintas) adalah daerah bahaya satu, karena di situ beroperasi kelompok `'Kapak Merah''.
Ketika lampu merah menyala, tiba-tiba saja serombongan anak muda bersenjata kapak, pisau, atau golok, terkadang bersenjata api menyatroni mobil yang sedang berhenti, memecahkan kacanya, lalu merampok penumpangnya, dan pergi seenaknya saja meninggalkan korban, yang tak jarang sudah dianiaya terlebih dulu. Polisi seakan tak berdaya. Itu menyebabkan rakyat terpancing menjadi main hakim sendiri. Maling motor yang tertangkap, dibakar hidup-hidup. Adegan mengerikan itu, merupakan pemandangan sehari-hari di mana-mana.
Itu belum seberapa. Berbagai daerah bergolak. Aceh, misalnya,seakan sudah terpisah dari Republik. Bayangkan, Presiden Abdurrahman Wahid, datang ke Banda Aceh, ketika itu, hanya berani sampai Masjid Raya. Bicara sebentar, ia langsung balik ke bandar udara, terbang pulang ke Jakarta. Di Ambon, Maluku, `'perang'' Islam - Kristen, mencapai puncaknya. Tak terhitung nyawa yang melayang, bangunan yang terbakar, atau perkantoran yang dimusnahkan. Peristiwa serupa terjadi di Poso, Sulawesi Tengah. Di berbagai daerah di Kalimantan, orang Dayak `'perang'' melawan suku pendatang, Madura. Korban tak lagi terhitung.
Nah, ketika itu yang menjadi Menko Polkam adalah Jenderal (Purn.) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang berambisi menjadi Presiden RI. Sebagai penanggungjawab stabilitas politik dan keamanan di kabinet, apa yang SBY lakukan? `'Ooh dia rapat terus, diskusi terus, sampai berbulan-bulan, '' ujar seorang Menteri yang ketika itu masuk jajaran Polkam. Sebagai hasil rapat-rapat yang melelahkan yang dipimpin SBY itu, dibentuklah Desk Aceh, Desk Ambon, Desk Poso, Desk Sampit, dan entah Desk apa lagi. Apa kerja Desk itu? Jangan tanya, karena mereka rapat terus, diskusi terus, seminar terus. `'Saya lihat orang-orang yang bunuh-bunuhan di Ambon, Poso, atau Sampit, sudah mulai capek. Mereka juga sudah capek membakar rumah, saking banyaknya rumah yang dibakar. Tapi rapat belum menghasilkan keputusan apa pun,'' kata Menteri tadi.
Suatu hari rapat berlangsung, dipimpin SBY. Seperti biasa, diskusi berlangsung seru di antara peserta rapat, dan SBY menjadi moderatornya, persis seperti diskusi atau seminar yang biasa dilakukan di hotel-hotel. Tiba-tiba, SBY memerintahkan Mayjen. Aqlani Maja, Staf Ahli Menhankam, yang bertugas mewakili Menhankam Mahfud MD, untuk memberikan pendapat. Konon, Aqlani langsung bicara, `'Pak Menteri, saya kira sudah lebih 3 bulan kita rapat terus. Semua kita diskusikan. Orang yang bunuh-bunuhan di Poso, Ambon, atau Kalimantan, tampaknya sudah capek, mereka sudah berhenti sendiri.Tapi rapat belum mengambil keputusan apa pun. Kalau Pak Menteri minta pendapat saya, apa saja yang Pak Menteri putuskan saya setuju. Yang penting, kita harus punya keputusan. Saya kira itu yang penting.''
Wajah SBY langsung merah-padam. Mungkin merasa malu, sekaligus marah, karena merasa dihina. `'Ini bukan rapat kedai kopi, yang hadir di sini, para Menteri,'' teriak SBY. Semua terdiam. Tapi beberapa Menteri, di antaranya, Menteri Otonomi, Prof. Ryaas Rasyid, secara sembunyi-sembunyi menunjukkan jempol jari tangannya kepada Aqlani, sebagai tanda mendukung. Rapat pun akhirnya bubar, sekali lagi: tanpa keputusan apa pun.
Menurut sebuah sumber, Aqlani berani bicara seperti itu, selain karena sudah kesal, mengikuti rapat yang melelahkan tanpa keputusan itu, ia memang sudah lama kenal watak atau kepribadian SBY. Ia dan SBY, sama-sama mengikuti pendidikan militer di Port Leavenworth, Amerika. Di sana pula, mereka sama mengikuti pendidikan S2, dan sama pula lulusnya. Sebelumnya, mereka pernah pula menjadi dosen di Seskoad, Bandung, ketika Komandan Seskoad dijabat Feisal Tanjung. Jadi rupanya, ia tahu betul, bahwa SBY itu adalah tipe orang yang tak bisa membuat keputusan (indecisive) , apalagi keputusan itu berisiko.
Karena cacat personalitinya itulah, semasa menjadi Menko Polkam, nyaris tak satu pun keputusan penting - apalagi yang berisiko tinggi-datang dari kantor Menko Polkam. Kantor Menko Polkam, di kalangan para Menteri, sering diejek sebagai kantor `'Seminar''. Seperti diketahui, masalah Poso dan Ambon, akhirnya ditangani oleh Yusuf Kalla, yang ketika itu menjabat Menko Kesra yang kemudian muncul Perjanjian Malino I dan II.
Kalau saja SBY punya rasa malu, seharusnya ia mengundurkan diri darikabinet, saat Malino I dan II ditandatangani, dan mendapat restu dariPresiden. Memang gara-gara Malino itu, SBY marah besar kepada YusufKalla, yang telah mengambil alih wewenang dan tanggung jawabnya, tapiuntuk mundur dari kabinet, tentu saja orang seperti SBY tak akan mau.
Ada lagi kisah dramatis, sekaligus memalukan. Sewaktu Aceh diputuskanmenjadi daerah darurat militer, SBY menjadi pelaksana hariannya,pimpinan tertinggi adalah Presiden Megawati. Sejumlah pasukan yangdikirim dengan kapal, sampai setengah bulan terkatung-katung di tengahlaut, karena SBY tak juga memutuskan sikap pemerintah untuk pendaratanpasukan itu. Malah ada yang bilang, pasukan itu sempat tiga harikelaparan, karena persediaan makanan sudah habis.
Akhirnya, di tengah moral pasukan yang sudah hancur seperti itu, barulah mereka didaratkan, konon setelah Presiden Megawati turun tangan. SBY? Seperti biasa, tak bisa membuat keputusan berisiko seperti itu. Hobinya, cuma berbusa-busa bicara di TV dan koran, dengan bahasa yang selalu normatif karena takut berisiko kalau ucapannya salah- tapi disusun sesuai kaedah berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Tanyakanlah pada kawan dan lawannya, tentang cacat SBY itu.
Jawabannya pasti tak jauh berbeda: SBY tak bisa mengambil keputusan. Mana mungkin seorang bisa menjadi pemimpin apalagi menjadi Presiden, pengambil keputusan tertinggi yang sering penuh risiko dengan cacat personaliti yang sangat fatal seperti itu? Ini menjadi alasan pertama dan utama bagi rakyat untuk tidak memilih SBY si peragu. (*)